Wapres Minta NTT Perbaiki Data Warga Miskin Ekstrem pada 2022-2024
Merdeka.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperbaiki dan memutakhirkan data masyarakat dengan kategori miskin ekstrem untuk program penyelesaian kemiskinan ekstrem pada 2022 hingga 2024.
"Saya minta perbaikan data terus dilakukan sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat," kata Wapres dalam keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wapres (BPMI Setwapres) dilansir Antara, Senin (18/10).
Menurut Wapres, pemerintah memasang target untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada akhir 2024. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengatur strategi penyelesaian kemiskinan ekstrem mulai tahun anggaran 2021.
Untuk Provinsi NTT, lanjut Wapres, pemerintah menetapkan lima kabupaten yang angka kemiskinan ekstremnya ditargetkan selesai atau mencapai nol persen pada akhir 2021.
Kelima kabupaten itu adalah Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur; dengan data masyarakat miskin ekstrem mencapai 212.672 jiwa dan total 89.410 rumah tangga miskin ekstrem.
"Kita harapkan untuk yang (miskin) ekstrem di lima kabupaten ini bisa nol persen dan seluruh kabupaten di NTT bisa nol persen sampai tahun 2024," katanya.
Wapres juga meminta Pemprov NTT memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemsos) yang digunakan sebagai dasar pemberian bantuan tambahan kepada masyarakat miskin ekstrem pada tahun anggaran 2021.
"Untuk Program Sembako, kita memiliki DTKS sebagai daftar rumah tangga penerima bantuan sosial yang dikelola Kemsos serta daftar nama yang digunakan Kementerian Desa dan PDTT untuk menyalurkan BLT Desa," katanya.
Oleh karena itu, Wapres mendorong pemprov terus memperbaiki data agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem pada tahun berikutnya berbasis data mutakhir dan akurat.
"Mengenai data ini memang belum sempurna, tetapi sambil menunggu perbaikan data, untuk tahun 2021 ini kita menggunakan data yang sudah ada," ujar Wapres.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaKementerian BUMN Gelar RUPS Pertamina Tetapkan Jajaran Direksi Baru
Kementerian BUMN melakukan perubahan di pimpinan puncak PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaPemerintah Janji Tarif Listrik Tetap Murah di Tengah Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan
Percepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaPertamina dan Bakrie Group Akan Kembangkan Infrastruktur Riset Berkelanjutan di IKN
Target pengurangan emisi nasional yang diwujudkan dalam target konkrit, yaitu sebesar 31,89% pada 2030.
Baca SelengkapnyaWamen BUMN Apresiasi Satgas Nataru Pertamina dalam Menjaga Kelancaran Distribusi Energi
Wamen BUMN juga menjelaskan, produksi migas hulu Pertamina saat ini telah mencapai lebih dari 1 juta barrel per hari.
Baca SelengkapnyaPertamina Perkuat Komitmen Energi Transisi dan Tata Kelola
Pertamina Group melakukan berbagai inisiatif penurunan emisi, serta membuka diri untuk kolaborasi global bersama seluruh pihak guna mencapai target.
Baca SelengkapnyaKemendagri Menilai Sumsel Paling Cepat Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Sumatera
Staf khusus Menteri Dalam Negeri Kastosius Sinaga mengapresiasi langkah pejabat Gubernur Sumatera Selatan menurunkan angka kemiskinan di persentase nol persen.
Baca SelengkapnyaData Sri Mulyani: Indonesia Peringkat Ketiga Negara G20 Produksi Emisi Karbon Terendah
Sri Mulyani mengakui bahwa produksi emisi karbon per kapita di Indonesia mengalami tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Selengkapnya