Merdeka.com - Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng yang berlaku mulai 28 April 2022 mendatang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, keputusan itu diambil untuk menjaga kestabilan peredaran dan harga minyak goreng di dalam negeri.

"Sudah menjadi keputusan di Sidang Kabinet. Ya kepentingannya itu kan untuk kebaikan semua pihak, terutama kepentingan nasional kita atau kepentingan masyarakat," katanya usai menghadiri Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Se-Dunia Tahun 2022 di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Selasa (26/4).

Dia menyampaikan, hal tersebut merupakan langkah nyata yang diambil untuk segera menstabilkan dinamika minyak goreng yang saat ini terjadi. Kemudian, akan dievaluasi seiring dengan perkembangan terbaru.

"Nanti itu apabila kepentingan itu sudah terpenuhi, mungkin nanti akan dievaluasi seperti apa. Yang penting jangan sampai langka atau harganya tinggi, kemudian dalam rangka stabilisasi keadaan. Ini langkah sementara yang diambil oleh Presiden," ungkap Ma'ruf.

Sementara dari sisi target, Ma'ruf mengungkapkan akan dilakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan. Sehingga, keputusan yang diambil akan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

"Pemerintah akan melihat. Ya kita akan menjaga kepentingan seluruh pihak, tidak hanya untuk kemudian akan menimbulkan kerugian di satu pihak. Itu langkah-langkah shock therapy itu kadang-kadang diperlukan pada suatu saat tapi kemudian dilakukan evaluasi lagi," pungkasnya.