Wapres Ma'ruf Ingin Pertumbuhan Ekonomi Syariah Kurangi Ketimpangan
Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin terus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif, layaknya ekonomi konvensional. Ma'ruf tak ingin Indonesia tertinggal dan berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
"Kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan, baik dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah. Kita ingin maju bersama, sejahtera bersama, tidak ada yang tertinggal apalagi dalam kondisi kemiskinan ekstrem," katanya dalam acara kongres ekonomi umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Minggu (12/12).
Menurutnya, sistem keuangan yang ada juga harus inklusif. UMKM harus mendapatkan akses dan kesempatan yang baik pascapandemi Covid-19.
"UMKM menunjukkan ketahanannya dan menjadi tulang punggung perekonomian di tengah pandemi," ucapnya.
Ma'ruf melanjutkan, selain inklusif, ekonomi yang dibangun pemerintah ke depan adalah ekonomi ramah lingkungan, mengingat tantangan terbesar abad ke-21 adalah perubahan iklim.
"Perubahan iklim dapat membawa dampak buruk pada banyak sektor perekonomian. Dampak buruk tersebut akan lebih parah ketika perubahan iklim memicu terjadinya bencana alam, yang kemudian dapat menimbulkan penyakit, migrasi penduduk, dan efek domino lainnya," ujarnya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Jawa Barat sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional bisa memaksimalkan potensi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaNurdin optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada pada kisaran 5 persen.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6 persen hingga 7 persen.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin mengingatkan bahwa kedudukan dan kapasitas Wapres dalam pemerintahan tetap di bawah Presiden.
Baca SelengkapnyaIndonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaProyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaWalau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca SelengkapnyaWapres mengaku dirinya bukanlah sosok pejabat yang ingin selalu tampil atau menjadi atraktif
Baca Selengkapnya