Wapres JK akui pemerintah sulit cegah aliran dana teroris
Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membenarkan adanya aliran dana transfer dari luar negeri untuk membiayai aksi teror di Indonesia. Pemerintah mengaku kesulitan lakukan pencegahan itu.
"Pencegahannya ya sulitnya karena kita negara terbuka. Tergantung penerima uang, kan bebas, bisa semua, tergantung tujuannya. Oleh karena itu ada PPATK memantau itu kalau ada transaksi keuangan yang mencurigakan," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Jakarta, Selasa (19/1).
JK mengatakan, transaksi keuangan di Indonesia relatif bebas. Oleh sebab itu, PPATK dibentuk untuk bisa menelusuri aliran dana mencurigakan yang masuk ke Indonesia.
"Kita ini adalah negara yang punya kemerdekaan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu ada PPATK yang berhak untuk menelusuri masalah, tergantung pelanggarannya apa. Kalau dana itu masuk ke orang yang menjadi bagian daripada teroris pasti dilaporkan ke kepolisian dan diambil tindakan," jelas JK.
Sebelumnya, Kepala PPATK M Yusuf di Istana Kepresidenan mengatakan, pengiriman uang ke Indonesia dilakukan oleh seseorang yang berdomisili di negara tetangga wilayah selatan. Asal dana tersebut dari beberapa negara lain, salah satunya kawasan Timur Tengah.
Dana itu diterima oleh seseorang di Indonesia melalui rekening pribadi miliknya dan istrinya untuk kemudian dialirkan ke sebuah yayasan. Dari yayasan tersebut, dana itu disalurkan kepada orang yang hendak berangkat ke daerah konflik dan seseorang berinisial H.
Oleh orang berinisial H, dana itu disalurkan kepada pemasok senjata dari Filipina. Menurut Yusuf, transaksi keuangan itu berlangsung sejak Juni 2015. Sedangkan uang untuk orang yang hendak berangkat ke daerah konflik, Yusuf mengatakan, jumlah uang uangnya sekitar Rp 10 juta.
Uang ini diduga hanya dimanfaatkan untuk menutup keperluan selama perjalanan menuju daerah konflik di Indonesia. PPATK, lanjut Yusuf, kesulitan mengungkap aliran dana tersebut lantaran sebagian besar transaksi dilakukan secara tunai.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaTransaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaSusunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional
TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
OJK Pede Kredit Perbankan Tumbuh 11 Persen di 2024
Optimistis tersebut juga ditopang dengan dukungan dari sisi permodalan bank yang kuat.
Baca SelengkapnyaApakah Uang Salah Transfer dari Orang Lain Boleh Digunakan? Ini Jawabannya
Ternyata uang yang salah transfer dari orang lain harus dikembalikan ke pemiliknya karena jika tidak bisa dipidana dan denda Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaTernyata, Ini Alasan Harus Tukar Uang Jika Ingin Transaksi di Luar Negeri & Tak Pakai Mata Uang Tunggal
Transaksi dalam mata uang asing melibatkan risiko nilai tukar.
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaTransaksi Digital Banking Meningkat Tajam, Kartu Kredit Justru Menurun
Nilai transaksi digital banking mencapai Rp5.163 triliun.
Baca Selengkapnya