Merdeka.com - Moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil yang berlangsung 16 bulan berakhir 31 Desember 2012. Hasil perbaikan kepegawaian menjadi bagian integral sistem dan proses tata-kelola di kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

"Moratorium ini menjadi sangat penting. Kebutuhan PNS hingga 2016 telah diproyeksikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi. Dari tahun ke tahun, jumlahnya akan terus disesuaikan dengan kebutuhan," kata Wapres Boediono sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam siaran pers Senin (21/1).

Wapres menjelaskan beberapa rambu yang diterapkan selama moratorium akan terus dilanjutkan, yaitu "zero growth policy".

Ke depan, perekrutan pegawai negeri sipil hanya bisa dilakukan dengan syarat berikut, yaitu perekrutan terlebih dahulu memiliki peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan yang didukung oleh analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Juga memiliki rencana dan melaksanakan redistribusi pegawai serta memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel.

Syarat lain perekrutan hanya dilakukan oleh kementerian-lembaga-pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya di bawah 50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu perekrutan hanya dilakukan setelah mendapat izin dari Komite Pengarah Reformasi Birokrasi yang diketuai Wakil Presiden.

Pencapaian moratorium Surat keputusan bersama tiga menteri tentang penundaan sementara penerimaan calon pegawai negeri sipil ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di hadapan Wakil Presiden (Wapres) Boediono di kantornya, 24 Agustus 2011 untuk diberlakukan per 1 September 2011.

Menurut Wapres, sepanjang masa moratorium 16 bulan tersebut, berbagai upaya penataan-ulang kebijakan dan sistem kepegawaian telah ditempuh. Mulai dari analisis jabatan, penghitungan jumlah PNS berbasis analisis beban kerja, dan perencanaan sumber daya manusia per lima tahun untuk setiap instansi.

Penataan struktur organisasi hingga pengaturan kembali kesejahteraan PNS juga telah dilakukan.