Wantimpres: KPK simbol perlawanan rakyat terhadap korupsi
Merdeka.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini adalah simbol perlawanan rakyat. Hal ini karena masyarakat sudah jengah atas perilaku rasuah yang makin merajalela.
"KPK sudah menjadi sebuah fenomena menarik. Saya lihat KPK menjadi simbol perlawanan dari masyarakat yang ingin negara bersih," kata Albert usai bertemu Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Gedung KPK, Senin (8/10) siang.
Albert berharap antara masyarakat dan KPK ada kerjasama yang baik. Dia mengatakan masyarakat harus bisa mengendalikan KPK dan lembaga antikorupsi itu bisa memaparkan pekerjaannya kepada masyarakat.
Menurut Albert, KPK telah berkembang karena prestasi. Lembaga penegak hukum itu bisa mengembalikan uang belanja negara.
"Dan oleh karena itu KPK tidak boleh diganggu pekerjaannya. Terutama bagi yang ingin mengubah dan mencampuri hak dan wewenang KPK," ujar Albert.
Sementara itu, pendapat bernada sama disampaikan oleh Adnan Pandu Praja. Menurut dia, lembaga antirasuah di negara lain didukung oleh lembaga eksekutif (presiden).
"KPK di Singapura, Malaysia, atau negara lainnya sangat didukung lembaga eksekutif. Contohnya di Malaysia, baru-baru ini pemerintahnya menaikkan anggaran dan jumlah anggotanya. Sementara di Indonesia malah sebaliknya," kata Adnan.
Bagi Adnan, hambatan utama pemberantasan korupsi di Indonesia adalah lantaran bangsa ini belum meletakkan semangat pemberantasan korupsi di dalam dasar negara (Undang-Undang Dasar 1945).
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaKPK Terbitkan Sprindik Baru untuk Jerat Mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej
Ali menjelaskan keputusan penerbitan sprindik baru dalam penanganan kasus korupsi ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaAkui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca SelengkapnyaKPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaPejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca Selengkapnya