Merdeka.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Wamenkum HAM) Denny Indrayana kembali menegaskan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) harus ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia merujuk kepada pasal 50 Undang-undang KPK yang memberikan lembaga antirasuah itu kewenangan lebih dalam pengusutan perkara itu.

"Ini kan mekanisme hukum yang antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung harus hati-hati dalam pelaksanaan. Tetapi kalau merujuk kepada pidato presiden, untuk kasus ini (simulator) pertama tidak dipecah, kedua penetapan tersangka hanya dilakukan tunggal, dan semuanya diserahkan pada KPK. Dasarnya jelas Undang-undang KPK pasal 50," kata Denny kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/10).

Denny mengatakan antara KPK dan Polri sama-sama serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Tetapi, hanya soal pelaksanaan teknis pelimpahan kasus yang harus hati-hati.

Denny yakin kedua lembaga penegak hukum itu akan menjalankan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan dalam pidatonya beberapa waktu lalu.

Soal alotnya perundingan pelimpahan kasus simulator antara KPK dan Polri, Denny mengatakan tidak melihat dialog antara dua lembaga itu buntu.

"Saya sudah berkonsultasi kepada beberapa pakar hukum pidana dan mereka mengatakan penanganan kasus simulator lebih baik diserahkan ke kpk karena lembaga itu punya dasar khusus, yakni Pasal 50 Undang-Undang KPK," ujar Denny.