Merdeka.com - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan rugi atas penghentian sementara kerja sama militer dengan Australia. Penghentian kerjasama ini menyusul memanasnya hubungan kedua negara itu setelah penyadapan intelijen Australia terkuak.

"Tidak ada dampak apa-apa terhadap keputusan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia. Indonesia bahkan tak ada beban apa-apa terhadap penghentian sementara kerja sama ini," kata Sjafrie seperti dikutip Antara, Jumat (22/11).

Menurut dia, saat ini pemerintah Indonesia memang masih dalam konteks diplomasi pertahanan. Jadi, TNI tetap mengikuti apapun kebijakan yang diambil pemerintah tersebut. Kendati kerja sama dalam latihan militer telah dihentikan sementara, namun kerja sama pendidikan militer dengan Australia tetap berjalan.

"Prajurit kita yang bersekolah di Australia tidak terpengaruh atas penghentian sementara ini. Mereka masih tetap berjalan untuk menyelesaikan studinya, baik yang berada di Australia maupun warga Australia yang bersekolah di Indonesia. Mereka masih mengikuti pendidikan di Lemhannas dan Sesko," kata dia.

Penghentian kerja sama tersebut dilakukan hingga pemerintah Australia memberikan jawaban atas apa yang diinginkan pemerintah Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan sejumlah kerja sama antara Indonesia dan Australia guna menyelesaikan isu terkait penyadapan yang dilakukan oleh negeri Kanguru tersebut. Tiga kerja sama akan dihentikan yaitu, kerja sama pertukaran informasi dan data intelijen antara kedua negara, menghentikan seluruh kerja sama latihan bersama antara TNI dengan Australia dan kerja sama operasi militer terkait dengan penyelundupan manusia.

"Saya minta dihentikan dulu sampai semuanya jelas, tidak mungkin dilanjutkan kalau tidak yakin tidak ada penyadapan," kata Presiden.

Selain itu, Presiden juga meminta agar kerja sama yang dilakukan di masa depan perlu adanya protokol 'code of conduct' (pedoman berperilaku) dan 'guiding principle'. "Protokol nanti sifatnya mengikat, jelas dan kemudian dijalankan," kata SBY.

Presiden Yudhoyono mengungkapkan, sampai saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu penjelasan resmi Perdana Menteri Australia Tony Abbott terkait penyadapan tersebut untuk menyelesaikan masalah ini.

"Kalau Australia juga ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia saya masih tetap menunggu penjelasan dan sikap resmi Australia," tegas dia.