Merdeka.com - Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengaku sudah mengantongi data adanya pungutan liar di Pasar Tradisional Remu. Untuk itu, ia mendorong agar Kepolisian mengusut tuntas.

"Saya sudah dapat data ada pungutan di Pasar Remu yang bukan atas nama pemerintah daerah sehingga Kapolres harus memanggil dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak tersebut," kata Lambert Jitmau di Sorong, Kamis (25/6).

Ia menegaskan, Pasat Remu merupakan fasilitas pemerintah daerah bukan pribadi atau kelompok tertentu sehingga pelaku usaha di pasar tersebut membayar retribusi kepada pemerintah daerah bukan untuk pribadi maupun kelompok manapun.

Saat ini, ada sejumlah pihak yang menarik retribusi dengan jumlah lebih besar dari pemerintah daerah.

Dikatakan bahwa siapapun dia dan organisasi apapun tidak boleh memungut di Pasar tradisional Remu tanpa persetujuan pemerintah daerah.

"Pungutan di Pasar Remu tanpa persetujuan pemerintah daerah adalah pungutan liar. Saya sudah punya data dan akan diproses," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pertemuan dengan seluruh Muspida untuk menutup Pasar Remu selama tiga hari guna menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. Seperti diberitakan Antara.