Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Walikota Mojokerto tak tahu penyebab Kepala Dinas PU ditangkap KPK

Walikota Mojokerto tak tahu penyebab Kepala Dinas PU ditangkap KPK Kantor DPRD Kota Mojokerto disegel KPK. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Walikota Mojokerto Masud Yunus mengakui seorang pejabatnya dan 3 orang DPRD Kota Mojokerto ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dia tidak menjelaskan kasus yang terkait dengan penangkapan 4 orang pejabat tersebut.

"Iya saya dapat laporan pagi tadi, dan belum tahu prosesnya seperti apa karena belum tahu permasalahannya. Hanya informasinya tadi malam ada penangkapan terhadap 4 orang oleh tim KPK," katanya di Mojokerto, Jawa Tengah, Sabtu (17/6).

Menurut Masud Yunus, belum tahu pasti siapa saja yang ditangkap oleh tim KPK. Kita ikuti proses hukumnya, dan menunggu informasi resmi dari KPK.

"Kita lihat dan kita ikuti prosesnya kita, ikuti proses hukumnya kalau itu masalah hukum," jelasnya.

Dia juga mengaku sudah seringkali mengingatkan pada pejabat dan stafnya, supaya tetap menjaga situasi supaya tetap aman dan tidak ada persoalan hukum.

"Setiap rapat staf saya selalu menekankan supaya menjaga situasi dan kondisi dan tidak ada masalah hukum," ujarnya.

Sebelum tangkap tangan 4 pejabat oleh tim KPK, DPRD Kota Mojokerto melaksanakan Hearing dengan sejumlah pejabat Pemkot Mojokerto, terkait rencana pembangunan Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS), yang akan dibangun di Mojokerto.

"Tadi malam memang ada Hearing Pemkot dan DPRD membahas DPRD Umar Farouq (PAN), dan Kepala Dinas PU, Wiwid Febrianto, ditangkap tim KPK Sabtu dini hari (17/6), diduga terkait kasus korupsi.

Diketahui tiga Pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yang terkena OTT KPK, di antaranya Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo (PDIP), Wakil Ketua DPRD Umar Faruq (PAN), Wakil Ketua Abdullah Fanany (PKB), dan Kepala Dinas PU Kota Mojokerto Wiwid Febrianto, diduga terkait kasus korupsi.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT, Jokowi Minta Hormati Proses Hukum KPK

Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT, Jokowi Minta Hormati Proses Hukum KPK

Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum di KPK.

Baca Selengkapnya
Eks Penyidik KPK: 'Kotak Pandora' Ditemukan, Harun Masiku akan Segera Ditangkap

Eks Penyidik KPK: 'Kotak Pandora' Ditemukan, Harun Masiku akan Segera Ditangkap

KPK diduga tengah mencari tahu keberadaan mantan Caleg PDIP Harun Masiku.

Baca Selengkapnya
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
12 Pengeroyok Anggota Polisi Saat Hendak Bubarkan Tawuran Ditangkap

12 Pengeroyok Anggota Polisi Saat Hendak Bubarkan Tawuran Ditangkap

Akibat peristiwa itu, anggota Polres Jakpus mengalami luka robek pada bagian kepala.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya