Wali kota Solo protes data penerima kompensasi BBM dari pusat

Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku tidak tahu menahu soal data yang digunakan pemerintah pusat dalam penyaluran dana kompensasi BBM. Dana itu dimasukkan ke dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mempertanyakan data yang digunakan pemerintah pusat tersebut. Sebab, sepengetahuannya, BPS melakukan pendataan terakhir kali pada tahun 2011. Dalam pendataan itu terdapat selisih data antara pemkot dengan BPS, khususnya data atau jumlah warga miskin.

"Pendataan warga miskin yang kami lakukan berdasarkan 25 parameter. Kalau BPS parameternya hanya 14, sama dengan yang digunakan di seluruh Indonesia," ujar Rudy, Jumat (21/11).

Rudy menyayangkan parameter yang digunakan BPS tersebut. Pasalnya karakteristik masing-masing daerah berbeda. Mestinya, lanjut Rudy, yang digunakan adalah data Pemerintah Daerah (Pemda).

"Yang tahu kondisi daerahnya kan pemda. Dalam pendataan, BPS seharusnya melibatkan Pemda setempat," imbuhnya.

Senada dengan Rudy, Kepala BPS Solo, R Bagus Susanto juga menyatakan tidak tahu menahu ihwal data yang digunakan dalam penyaluran dana PSKS.

"Kami terakhir melakukan pendataan tahun 2011. Hasil survei PPLS 2011, diperoleh jumlah RTM (rumah tangga miskin) di Kota Solo sebanyak 44.872. Sementara penerima dana PSKS saat ini ada 29.043," urainya.

Bagus mengaku tidak mengetahui data mana yang digunakan untuk membagikan dana kompensasi BBM itu. Perbedaan data BPS dengan data penerima dana PSKS, diakui Bagus rawan menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Kami sudah biasa BPS menjadi sasaran kemarahan warga karena tak terdaftar sebagai menerima dana PSKS," keluhnya.

Dia menduga, data yang digunakan dalam penyaluran dana PSKS sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sebab data tersebut juga digunakan pemerintah pusat saat penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahun 2013 lalu.

"Kami memang belum melakukan pendataan ulang jumlah RTM pada tahun ini. Lantaran anggaran pemerintah pusat tak kunjung turun. Mungkin baru dilakukan pada 2015 mendatang," pungkasnya.