Wali Kota Samarinda Imbau DPD Golkar Kembalikan Aset Pemerintah
Merdeka.com - Wali Kota Samarinda Andi Harun mengimbau kepada DPD Partai Golkar Provinsi Kaltim untuk segera menyerahkan aset tanah yang saat ini menjadi kantor sekretariat partai berlambang pohon beringin tersebut.
Andi Harun menjelaskan lahan berdirinya Kantor DPD Golkar Kaltim di Jalan Mulawarman, Samarinda tersebut faktanya merupakan aset Pemkot Samarinda dan telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2013 lalu.
“Berdasarkan temuan tersebut BPK telah mengamanatkan adanya pengembalian aset pemerintah itu," kata Andi Harun saat melakukan sidak bersama Koordinator Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor DPD Golkar Provinsi Kaltim di Jalan Mulawarman, Rabu (30/6) siang.
Menurut Andi Harun penertiban aset daerah ini bukan semata di lingkup sekretariat partai politik, sebelumnya Pemkot setempat telah mengamankan beberapa aset tanah di antaranya eks lokalisasi Bayur seluas 9 hektare senilai sekitar Rp30 miliar.
Selain itu juga lahan berdirinya Plaza 21 dekat Hotel Mercure, Samarinda dengan taksiran asetnya lebih Rp100 miliar.
“Beberapa aset lain yang memang ada yang belum ter-publish yang kita amankan, ada yang belum. Ketika menyangkut temuan BPK soal (lahan di atas) kantor Golkar hari ini kita datangi. Tadi KPK dengan pengurus Golkar kita lakukan pertemuan tertutup. Di antaranya diimbau serahkan aset tersebut,” kata Andi Harun.
Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Kaltim Mursidi Muslim yang ada di lokasi sidak mengaku terkejut atas kunjungan dadakan Wali Kota Samarinda bersama dengan dua orang KPK.
"Kami kaget karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Apalagi yang datang wali kota, kami terima dengan tangan terbuka dan beliau tadi membawa KPK," kata Mursidi Muslim.
Mursidi melanjutkan, gedung DPD Golkar Kaltim ini sudah digunakan Partai Golkar sejak pasca tragedi G30S-PKI dengan status gedung rampasan perang.
Mursidi menyatakan data aset tersebut dipahami oleh pengurus senior Golkar Kaltim.
"DPD Golkar Kaltim tidak pernah mengakui tanah ini milik Golkar. Tetapi, memang sejak lama digunakan Golkar," tegasnya.
Terpisah Ketua DPD Golkar Kaltim Rudi Mas’ud menilai KPK salah sasaran karena melakukan supervisi soal aset bukan lembaga anti rasuah.
"Tugas KPK itu komisi pemberantasan korupsi. Bukan berkaitan dengan aset yang menjadi wewenang BPK. Ini keliru, Saya akan tegur ini, dan sampaikan kepada KPK pada Rapat Dengar Pendapat di DPR RI," kata Rudi Mas'ud dihubungi dari Samarinda.
Anggota DPR RI dari Partai Golkar tersebut, meluruskan bahwa pihaknya pernah melayangkan surat kepada Wali Kota Samarinda terkait dengan status lahan Gedung DPD Golkar Kaltim.
" Kalau memang kami harus menyewa tidak menjadi masalah, namun kami belum mendapat jawaban atas surat yang kami layangkan, karena kebetulan pada saat masa transisi dari Walikota Samarinda sebelumnya Syaharie Jaang oleh Walikota sekarang Andi Harun," kata Rudi Masud.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami
KPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca SelengkapnyaKomandan Polisi Panggil Perwira Muda Lulusan Akpol 2023, Ditanya Isi Tas Jawabannya Mengejutkan
Saat disebut, isi tas sang perwira tersebut sontak membuat komandan kaget
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali
Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.
Baca SelengkapnyaKPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaKPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Baca SelengkapnyaWali Kota Balikpapan Anggap Membangun IKN Lebih Realistis daripada Buat 40 Kota Setara Jakarta
Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Pejabat Pemkot Semarang, Sekda: Diminta Klarifikasi Terkait Anggaran
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin turut diperiksa KPK. Dia dimintai keterangan terkait allokasi anggaran Pemkot Semarang.
Baca Selengkapnya'Suhu' Lapangan Diperintah Komandan Pakai Seragam Dinas Polisi, Begini Potretnya Langsung jadi Sorotan
Polisi tersebut nampak tampil nyentrik dan unik di antara anggota lainnya.
Baca Selengkapnya