Merdeka.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pembangunan di wilayah yang dipimpinnya sudah sesuai dengan ruang dan tata wilayah (RTRW) yang ada. Kota Bekasi menurut Rahmat adalah kota jasa dan perdagangan.

Dalam mewujudkannya, Kota Bekasi saat ini tengah melakukan transisi dari daerah pertanian menjadi kota jasa dan perdagangan. Fase transisi itu diwujudkan dengan pembangunan, pusat perbelanjaan, pemukiman vertikal atau apartemen, hotel, pertokoan. Dengan begitu, pendapatan asli daerah dari sektor tersebut dapat digenjot.

Menurut dia, sebagai kota metropolitan, jumlah penduduk yang mencapai 2,6 juta jiwa dengan luas wilayah 21 ribu hektar sudah ideal. Karena itu, pengembangan infrastruktur jasa dan perdagangan terus ditumbuhkan. "Nantinya masyarakatnya beraktivitas di dalam kota," kata dia belum lama ini.

Ia menyebutkan, pusat jasa dan perdagangan dipusatkan di satu titik yaitu di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Terbukti dengan bermunculannya bangunan pertokoan, hotel, apartamen, pusat perbelanjaan, dan lainnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya tengah berupaya memetakan berbagai area yang ada di Kota Bekasi. Mulai dari area jasa dan perdagangan (bisnis), area perindustrian, serta area pemukiman. Sehingga Kota Bekasi lebih siap menjadi Kota Metropolitan.

Menurut dia, di Wilayah bagian utara tidak ada lagi penambahan zona industri baru, sehingga hanya perusahaan yang telah ada saja, sebab bagian lainnya akan diarahkan untuk permukiman vertikal padat dan perdagangan jasa.

Wilayah pusat kota akan diperuntukkan sebagai Central Bussines District (CBD), pengembangan jasa perdagangan komersial akan berkumpul di satu titik.

Selanjutnya, wilayah Bantargebang, Mustikajaya, Rawalumu sebagai zona industri ringan non polutan, pengelolaan sampah terpadu dan perumahan.

Wilayah Pondok Gede, Jatiasih untuk perumahan kepadatan tinggi, zona pendidikan, perdagangan dan jasa. Sedangkan daerah Jatisampurna akan diperuntukkan sebagai pengembangan ekonomi baru di selatan.

"Kota Bekasi akan tertata rapi," katanya.

Baru penuhi 6 persen RTH

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat baru memenuhi enam persen ruang terbuka hijau publik dari total yang disediakan pemerintah sebesar sepuluh persen.

"Susah untuk memenuhi, karena harga tanah semakin mahal," kata Kepala Dinas Tata Kota Bekasi, Koswara, Jumat (17/10).

Sesuai undang-undang, Kota Bekasi wajib menyediakan 30 persen RTH. Rinciannya, pemerintah menyediakan sepuluh persen untuk RTH publik, sedangkan 20 persen disediakan oleh swasta atau masyarakat untuk RTH privat.

"Secara keseluruhan baru terpenuhi 13 persen," kata Koswara.

Menurut dia, RTH untuk publik berupa taman kota, sepadan kali, jalur hijau, maupun sepadan situ. Jika sudah menjadi RTH, lahan itu tak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain, atau didirikan bangunan.

"Pengembang juga wajib menyediakan RTH, meskipun pembangunan apartemen," ujar Koswara.

Koswara tak dapat memastikan, kapan RTH 30 persen terpenuhi. Soalnya, untuk memenuhinya dibutuhkan pembelian lahan. Sedangkan, harga tanah di Kota Bekasi semakin melambung. Di pusat kota saja menurut dia, sudah di atas Rp 1 juta per meter persegi.

"Satu persen saja bisa menghabiskan Rp 1 triliun," kata Koswara.

Koswara menambahkan, pihaknya terus mengupayakan pengembangan RTH yang ada. Sehingga, RTH tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Seperti taman kota, sekarang sudah dimanfaatkan warga untuk bersantai," kata dia.