Wali Kota Jakbar Anas Effendi dukung APBD DKI versi Ahok
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat mengumpulkan seluruh lurah dan camat di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka diminta untuk menandatangani angket dan memilih APBD DKI Jakarta 2015 yang dianggap benar, apakah versi Pemprov DKI Jakarta atau DPRD DKI Jakarta.
Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi sempat menjadi salah satu bulan-bulanan Ahok. Bahkan dalam rapat mediasi di Kementerian Dalam Negeri, dirinya ditanyai mengenai anggaran Uniterruptable Power Supply (UPS).
Tapi ternyata, Anas menandatangi APBD DKI Jakarta versi Pemprov DKI Jakarta. Angket ini ditandatangani langsung di atas materai 6000 dan diberikan kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Dari sana kemudian berlanjut kepada Ahok.
Berikut surat pernyataan dari Anas kepada Ahok:
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Surat Pernyataan
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: H.M. Anas Efendi, S.H., M.M
Jabatan: Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Dengan ini menyatakan bahwa untuk Tahun Anggaran 2015 Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Belanja Langsung Kegiatan pada SKPD Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai sistem e-budgeting sebesar Rp 131.914.519.591,- (seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus empat belas juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri dari 20 kegiatan sebagaimana terlampir.
Bahwa setelah dilakukan penelitian ditemukan adanya penambahan anggaran kegiatan sebesar Rp 270.830.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yang tidak pernah saya usulkan, terdiri dari:
1. Pengadaan UPS 56 Kelurahan @ Rp 4.220.000.000 = Rp 236.320.000.000
2. Pengadaan UPS 8 Kecamatan @ Rp 4.220.000.000 = Rp 33.760.000.000
3. Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Pemuda dalam rangka Pembentukan Akhlak Yang Mulia di kalangan Remaja dan Pemuda tingkat kota Administrasi Jakarta Barat = Rp 150.000.000
4. Penguatan Mental dan Spiritual bagi Remaja melalui ESQ Kota Administrasi Jakarta Barat = Rp 150.000.000
5. Sosialisasi Bahaya Minuman Keras dan Narkoba di Kalangan Remaja dan Pemuda dengan Pendekatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat = Rp 150.000.000
6. Workshop dan Pengembangan Character Building untuk Meningkatkan Mental dan Spiritual bagi Remaja dan Pemuda Jakarta Barat = Rp 150.000.000
7. Peningkatan Wawasan Spiritual bagi Remaja dan Kepemudaan di Jakarta Barat = Rp 150.000.000.
Jumlah anggaran "siluman" di Pemerintah Kota Jakarta Barat mencapai Rp 270.830.000.000 (dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah).
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 2 Maret 2015
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
(tandatangan disertai materai tempel)
Anas Effendi
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaJokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaTerungkap Alasan Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi yang Condong ke Prabowo
Ahok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ahok Blak-Blakan soal Peluang Koalisi Ganjar dengan Anies Jika Ada Putaran Kedua
Ahok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca SelengkapnyaAhok Turun Gunung Kampanyekan Ganjar-Mahfud, Ini Respons Anies
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak terganggu dengan turun gunungnya Basuki Tjahja Purnama alias Ahok untuk mengampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaOgah Jadi Ketua KPK, Ahok Lebih Ingin Jadi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan
Ahok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca SelengkapnyaDiberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024
Usai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya
Baca SelengkapnyaAhok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAhok Dukung Ganjar, TKN Prabowo-Gibran: Too Little Too Late, Enggak Ngaruh Sama Sekali
Habiburokhman yakin rakyat lebih memihak Jokowi dibanding Ahok.
Baca Selengkapnya