Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan menahannya. Pemkot Medan tengah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan hukum untuknya.

"(Pemkot Medan) sedang membangun komunikasi dengan Pak Wali (Dzulmi Eldin) bagaimana pembelaan hukum ke depannya," ujar Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, Kamis (17/10).

Akhyar memastikan pelayanan dan aktivitas pegawai di Pemkot Medan berjalan normal. Sejauh ini belum ada kendala.

Soal kemungkinan sejumlah pejabat juga akan diperiksa terkait kasus ini, dia meminta semua pihak kooperatif. “Berikan keterangan apa adanya kepada KPK supaya tidak menyulitkan penyelidikan," sebutnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Medan Wirya Al Rahman menyatakan Pemkot Medan akan membantu KPK untuk mencari tahu keberadaan buronan AND yang kabur saat disergap KPK dalam OTT di Medan, Selasa (15/10).

"Sudah ditangani penegak hukum ya. Kalau kami tahu, kami akan beritahu penegak hukum di mana keberadaannya," kata Wirya.

KPK menyatakan AND nyaris menabrak petugas KPK dan berhasil lolos. Saat itu dia diketahui sedang membawa setoran Rp50 juta dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Isa Anshari untuk Dzulmi Eldin.

Seperti diberitakan, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin ditangkap KPK dalam dugaan penerimaan upeti dari para pejabat. Dia telah diterapkan sebagai tersangka dan ditahan.