Walhi Nilai Jokowi Lebih Mengedepankan Investasi Ketimbang Manusia & Lingkungan

Merdeka.com - Manager kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Boy Sembiring mengatakan sebanyak 62 persen daratan Indonesia menjadi lahan investasi, dan 20 persen ada di lautan.

Menyikapi pidato politik Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo, Boy mengingatkan agar tidak menggenjot investasi secara masif tanpa mempertimbangkan lingkungan hidup.

"Kalau bicara daratan Indonesia sudah hampir 62 persen dikuasai investasi. Apalagi yang kurang? Mau investasi apa lagi yang masuk ke Indonesia? Kalau bicara ruang laut ada 20 sekian persen dikuasai investasi," ungkapnya di Jakarta, Selasa (16/7).

Dia merinci 62 persen daratan diperuntukan investasi adalah kehutanan seluas 33 juta hektar, perkebunan kelapa sawit 13 juta, tambang dan migas. Data tersebut merupakan hasil riset pada 2017.

"Paling besar migas karena bloknya besar tapi kan enggak semua lahannya dikonversi. Tapi yang hampir semua dikonversi pasti perizinan hutan kebun dan tambang," tukasnya.

Selain itu, Boy menilai, lima poin yang dibeberkan oleh Jokowi dalam pidatonya tidak mencerminkan adanya kemajuan dibanding dengan nawa cita pertama.

"Bahwa apa yang dilakukan Jokowi dalam visi untuk Indonesia kami menyebutnya visi yang mundur. Jokowi seharusnya sadar, dia lahirkan nawa cita satu, kebijakan itu dimainkan narasinya dengan baik," ujarnya.

Ia mengatakan visi Jokowi lebih mengedepankan investasi ketimbang keamanan manusia dan lingkungan hidup. Visi itu juga dianggap tidak selaras dengan isu global saat ini, yang mana beberapa negara tengah konsentrasi menjaga dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan, dan perubahan iklim.

Sebab, pada awal pidatonya, Jokowi menyebutkan konteks global yang dijadikan acuan sebagai perubahan strategis visi Indonesia.

"Jokowi secara tidak utuh yang saat ini justru menjadi salah satu isu prioritas bagi pemimpin dunia," tukasnya.

Lima poin yang dipaparkan Jokowi dalam pidatonya adalah pertama melanjutkan infrastruktur pembangunan, kedua meningkatkan sumber daya manusia, ketiga mengundang dan membuka seluas-luasnya investasi, keempat reformasi birokrasi, dan kelima penggunaan APBN secara tepat sasaran.

Mengkritisi visi terbukanya investasi oleh Indonesia, Boy mengatakan sikap tersebut bukan indikasi anti investasi. Hanya saja, Jokowi sebagai pemimpin kepala negara untuk kali kedua lebih memperhatikan kerusakan lingkungan saat ini dengan cara mengevaluasi praktik investasi dari sisi hulu.

"Ya dari hulunya, caranya bagaimana? stop, evaluasi, sesuai tidak dengan prosedur izin. Daya tampungnya dan penerimaan masyarakatnya," kata Boy menyudahi.