Merdeka.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah (Jateng) mengingatkan ancaman bencana darurat air di Jawa Tengah. Banyaknya pemberian izin perusahaan yang membuka lahan luas hingga merusak lingkungan akan membawa malapetaka kehidupan di masa depan. Menurut Walhi, kerusakan itu sudah di depan mata.

"Pemerintah dan pengusaha selama ini telah berpikiran sesat, yaitu menjadikan segala sumber daya alam sebagai sumber uang. Diwarnai pula keserakahan untuk kepentingan pribadi," tegas Ketua Program Walhi Jateng Arief Zayyin dalam siaran persnya ke merdeka.com Jumat (28/11).

Arif mengungkapkan lebih dari itu, sumber air di hulu, juga diberikan kepada perusahaan swasta sehingga negara kehilangan kedaulatan atas sumber air di tanahnya sendiri. Bahkan pemerintah membiarkan atau mendorong rakyat menjual tanahnya kepada investor yang mengambil air atau merusak sumber air.

"Ancaman darurat air sudah di depan mata. Sumber air semakin hilang dan terancam habis. Yang masih ada malah dikuasai kapitalis. Sungguh mengkhawatirkan," paparnya.

Arif membeberkan, di musim kemarau kemarin hampir seluruh desa di Jateng mengalami kekeringan. Pemerintah bukannya menyadari adanya kerusakan dan membuat program rehabilitasi hutan, tetapi malah menampilkan diri seperti malaikat penolong dengan membagikan air dengan mobil tangki.

"Kekeringan terjadi, pemerintah membagikan air dengan mobil tangki. Bukannya merehabilitasi sumber air yang rusak. Seperti Sinterklas yang datang kesiangan," ujarnya.

Arif mengungkapkan, ketika kekeringan telah melanda, orang terpaksa membeli air untuk melanjutkan hidupnya. Produsen air kemasan pun menangguk untung tiada terkira. Mereka menguasai seluruh sumber air, mengemasnya, dan menjualnya kepada rakyat.

"Padahal rakyat adalah pemilik sah atas sumber air tersebut yang semestinya dilindungi negara dan didayagunakan untuk melayani rakyat. Akibatnya, mata air yang harusnya menjadi sumber kesejahteraan rakyat, justru menjadi sumber air mata," terangnya.

12 Kawasan karts Jateng setiap tahun kekeringan

menurut Walhi, sebanyak 12 daerah di Jawa Tengah (Jateng) yang setiap tahun mengalami bencana kekeringan adalah kabupaten yang memiliki kawasan Karst. Baik yang masuk Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) atau Kawasan Lindung Geologi.

Kawasan Karst itu tersebar di beberapa wilayah Jateng di antaranya; Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan kabupaten Wonogiri.

Daerah-daerah tersebut setiap tahun selalu mengalami kekeringan. Padahal sebetulnya menyimpan air tanah yang melimpah dengan dibuktikan banyak-nya mata air atau sungai bawah tanah namun baru dikelola secara manual oleh penduduk sekitar dan sebagian oleh PDAM.

"Ada 12 daerah kekeringan di Jateng memiliki kawasan Karst. Sumber airnya banyak dan baru dikelola manual oleh rakyat. Namun telah dirusak oleh penambangan yang merusak perbukitan karst. Ini yang harus dilawan," tegas Ketua Program Walhi Jateng Arief Zayyin dalam siaran persnya ke merdeka.com Jumat (28/11).

Arif mengungkapkan, kawasan Karst membentang dari Pegunungan Serayu, Pegunungan Sewu, Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng yang sekarang sedang dalam incaran investor untuk didirikan industri.

"Karst adalah sistem hidrologi (penyimpan dan penata kelola) air terbaik dan alami yang tak bisa terganti. Apabila sudah rusak, tak bisa dikembalikan seperti semula. Kalaupun ada reboisasi atau reforestasi, itu hanya menghasilkan mata air baru, tetapi tidak bisa mengembalikan sistem hidrologi dari Karst. Karena manusia tidak akan bisa membuat pegunungan Karst dengan ilmu dan teknologi sehebat apapun. Jadi, jika pabrik Semen di Rembang atau Pati diizinkan berdiri, mengancaman darurat air sudah di depan mata," jelasnya.

Arif juga mempertanyakan Peraturan Menteri ESDM nomor 17 tahun 2012 Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) yang tidak memasukkan kawasan Karst Ajibarang di Banyumas, Pegunungan Sewu (khususnya di kecamatan Wuryantoro Wonogiri), dan kawasan geologi Cekungan Watu Putih Rembang.

"Bupati daerah-daerah tersebut maupun Gubernur Jateng patut diduga tidak mengusulkan ke Kementerian ESDM agar bisa memberi izin penambangan kepada perusahaan yang ingin mengeksploitasi. Semua itu atas nama menarik investor dan memanjakannya. Kami pertanyakan mengapa kepala daerah tidak mengusulkan KBAK kepada Kementerian ESDM untuk melindungi kawasan Karst. Patut diduga Gubernur dan Bupati telah terbuai kemesraan dengan investor dengan dalih investasi," ungkapnya.

Arif menambahkan, izin eksplorasi maupun eksploitasi kawasan Karst dari kepada daerah sering bertabrakan dengan aturan di atasnya. Perlindungan kawasan Karst dan kawasan geologi sudah ada dalam empat UU, tiga PP, satu Peraturan Menteri, dan tiga Keputusan Menteri. Serta telah ada Perda Jateng nomor 6 tahun 2010 tentang Tata Ruang, yang mengatur perlindungan KBAK.

"Tetapi sekian banyak regulasi itu tidak ditegakkan. Bahkan dilanggar," tegasnya.

Arif mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melawan perusakan kawasan Karst. Semua orang berkewajiban menjaga air sebagai sumber kehidupan. Jangan biarkan ada ruang perselingkuhan antara pemerintah dan pengusaha yang didukung tentara dan polisi.

"Rakyat dan organisasi sipil harus terus mengawasi ulah mereka. Jika dibiarkan, akan terjadi bencana tiada habisnya," pungkasnya.

Berikut data dari Walhi Jateng 14 perusahaan yang mendapat izin menambang di kawasan Karst Jateng :

1. PT Holcim Indonesia begitu digdaya di Cilacap.

2. PT Sinar Tambang Arta Lestari di Banyumas.

3. PT Medco di Kebumen

4. PT Ultratech Mining Indonesia di Wonogiri

5. PT Panca Duta Karya Abadi di Blora

6. PT Vanda Prima Lestari di Grobogan

7. PT Semen Grobogan di Grobogan

8. PT Sahabat Mulia Sakti di Pati

9. PT Sinar Asia Fortuna di Rembang

10. PT Semen Indonesia di Rembang

11. CV Mitra Sukses di Rembang

12. CV Alam Megah Putih di Rembang

13. CV Wahyu Manunggal di Rembang,

14. PANASIA juga begitu semangat untuk masuk Jawa tengah terutama di Banyumas.