Wakil bupati Bogor: Suap lahan makam hanya masalah sepele
Merdeka.com - Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman menegaskan, dugaan suap izin lokasi lahan tempat pemakaman bukan umum (TPBU) di Desa Antajaya, Tanjungsari, Kabupaten Bogor adalah persoalan sederhana. Untuk itu, kasus ini tidak perlu dibesar-besarkan.
"Saya menganggap ini sebetulnya persoalan sederhana dan sepele," ujar Faturahman diminta tanggapan terkait kasus dugaan suap izin lokasi yang menyeret Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/4) siang.
Ia menjelaskan, perannya selaku wakil bupati Bogor hanyalah sebagai wakil penanggung jawab kegiatan di lingkungan Pemkab Bogor. "Ya memang saya ikut menandatangani izin lokasi lahan TPBU tersebut. Itupun sama seperti surat-surat lain, yang standar operasional prosedur (SOP) setelah bupati, menandatangani beserta Asisten Daerah, Sekretaris Daerah, maka saya juga harus menandatangani," ujarnya.
Pihaknya dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan terkait adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Rest Area Sentul, KM 35 Tol Jagorawi, Babakanmadang, Kabupaten Bogor. "Saya dipanggil KPK sehubungan ada orang pemda (Asep Jumenio/Staf PNS Pemkab Bogor dan Listo Welly Sabu/Honorer Pemkab Bogor) yang tertangkap tangan kasus dugaan suap pengurusan izin lokasi lahan TPBU," katanya.
Pihaknya mengaku kenal dan tahu dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iyus Djuher, Usep Jumenio dan Welly Sabu. "Tapi saya tidak mengenal bahkan bertemu juga belum pernah dengan Sentot Santoso (Direktur PT Garindo Perkasa) dan Nana Supriatna (makelar tanah)," ujarnya.
Ia mengatakan, dalam menandatangani surat izin lokasi, memang tidak mempelajari secara detail isinya. "Hanya saya memperhatikan juga, terkait pemohon dan yang dimohonnya, kalau soal prosedur mengurus perizinan lokasi lahan," tandasnya.
Sementara itu, Bupati Bogor Rachmat Yasin saat ditemui sebelum acara peluncuran Pilkada Bupati di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor enggan berkomentar terkait kasus yang melanda pemerintahannya."Nanti sajalah setelah selesai acara," ujarnya, singkat.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Blak-blakan Wayan Koster soal Pemeriksaannya Terkait Kasus Korupsi
Polda Bali mengatakan, terkait dugaan korupsi masih didalami kebenarannya karena hal itu baru sebatas laporan.
Baca SelengkapnyaPolisi Tetapkan Kepala Puskesmas Bojong Tersangka Korupsi, Potong & Lakukan Pungutan dari Anggaran
Sebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka
Baca SelengkapnyaPenerimaan PPPK Segera Dibuka, Pemkab Bogor Usulkan 2.235 Formasi
Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaBocoran KPK soal Sosok Pengganti Firli Bahuri usai Diberhentikan Jokowi
Jokowi resmi menandatangani keputusan presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua sekaligus Anggota KPK pada 28 Desember lalu.
Baca SelengkapnyaKPK Terima 5.079 Aduan Dugaan Korupsi Sepanjang 2023
Nawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaKapolsek dan Wakapolsek Tanah Abang Diperiksa Propam Buntut 16 Tahanan Kabur
Sejumlah tahanan yang kabur sudah ditangkap kembali.
Baca SelengkapnyaUsai Lapor Suara PKB, Kakak Cak Imin Tegaskan Masih Bagian Koalisi Jokowi
Halim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaGanjar Dilaporkan ke KPK, JK Ungkit Penahanan Mantan Direktur PT Bukaka Sofiah Balfas
JK menyebut laporan tersebut bisa terkait kepentingan politik.
Baca Selengkapnya