Wagub Jawa Timur kaget ada gambar Miyabi di LKS

Merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf kaget dengan adanya gambar Miyabi (Maria Ozawa) di lembar kerja siswa (LKS). Wanita keturunan Kanada ini dikenal sebagai seorang artis porno dari Jepang.

"Seharusnya peredaran itu tidak perlu terjadi. Kami sangat kaget dan prihatin," kata Syaifullah Yusuf seperti dikutip Antara, Minggu (23/9).

Dia pun mengaku sudah meminta instansi terkait untuk menyelidiki dan mengusut temuan LKS yang di dalamnya terdapat foto Miyabi. Jika nantinya terbukti bersalah, tentunya mereka akan diberikan sanksi.

"Saat ini yang diusut adalah pembuat LKS tersebut," ujarnya.

Menurutnya, peredaran LKS itu termasuk keteledoran instansi terkait baik dari Dinas Pendidikan maupun dari guru di sekolah. Dunia pendidikan di Jatim diresahkan dengan peredaran LKS bergambar artis Jepang, Miyabi.

"Jika diketahui di dalam LKS itu terdapat buku yang isi maupun fotonya mengarah ke tindak asusila atau tidak bagus untuk moral anak-anak, harusnya buku itu tidak diedarkan ke siswa," imbuhnya.

Mata pelajaran di LKS itu adalah Bahasa Inggris kelas III. Foto Miyabi tersebut muncul di halaman 36 di antara beberapa foto artis Indonesia dan foto fauna. Pada sampul LKS itu diketahui ada tiga tim penyusun, di antaranya Giyono, Sumantri, dan Jalil dengan penerbitnya CV Sinar Mulia Mojosari, Mojokerto.

Sejumlah kalangan meminta agar buku itu ditarik. Mereka prihatin, jika buku itu dijadikan bahan LKS, mereka khawatir hal itu berimbas pada moral anak didik walaupun di dalam buku itu, hanya terpampang foto saja.

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Jombang, Tri Endah Sektiwati mengatakan sampai saat ini belum ada laporan tentang buku LKS bergambar artis Miyabi itu.

Pihaknya berharap, pihak sekolah agar lebih selektif dalam memberikan buku kepada siswa. Selain mengecek isi dari buku yang akan diberikan pada siswa itu, guru juga meneliti kurikulum di dalamnya, apakah sudah sesuai dengan pendidikan mereka atau belum.

"Belum ada laporan tentang buku LKS itu. Jika nanti ada laporan, kami akan meminta agar LKS itu tidak diedarkan," kata Tri.