Wagub Jabar: Mungkin Ahok tidak butuh IPDN, tapi 33 provinsi masih

Merdeka.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menilai keberadaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) masih dibutuhkan di Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut lulusannya masih banyak digunakan di berbagai provinsi di Indonesia.

"Saya kira sejarahnya menunjukkan eksistensinya, lulusan (IPDN) diperlukan," kata pria yang akrab disapa Demiz, ketika dimintai tanggapan terkait usulan Ahok di Gedung Sate, Bandung, Rabu (9/9).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelumnya mengusulkan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar IPDN dibubarkan. Mantan Bupati Belitung Timur tersebut menilai lulusan kampus yang dulunya bernama STPDN banyak yang menjadi pejabat korup.

Dia menyebut, Ahok memiliki pandangan pribadi soal IPDN sehingga mampu melontarkan pernyataan pedas untuk sekolah para praja. "Mungkin untuk setingkat Pak Ahok tidak memerlukan, tapi kan ada 33 provinsi lain yang masih memerlukan (IPDN)," terangnya.

Dikutip merdeka.com dari laman wikipedia, IPDN adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah baik daerah mau pun pusat. Pada 2007 lalu, Presiden SBY memutuskan menggabungkan STPDN dengan IIP menjadi IPDN menyusul terungkapnya kekerasan yang terjadi di STPDN.