Voting tidak terhindarkan

Merdeka.com - Pengambilan keputusan mengenai polemik kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak terhindarkan lagi setelah proses lobi di tingkat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi tidak mencapai titik temu.

"Kelihatannya tidak bisa dihindari, akan voting," tegas Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Jumat (30/3).

Pertimbangannya, masih ada beberapa fraksi yang tidak secara tegas menolak rencana kenaikan harga BBM. Priyo menjelaskan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), masih memperhitungkan untuk memberikan ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM jika besaran selisih antara harga ICP riil dan asumsi yang dijadikan patokan untuk menyesuaikan harga, disepakati.

Sejauh ini, masing-masing partai memiliki perhitungan sendiri. Dia mengungkapkan, Fraksi Golkar pada dasarnya memberikan ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM jika angka selisih yang dijadikan patokan di kisaran 15 persen.

"Kita pantau naik turunnya 15 persen dalam rentang waktu 3-6 bulan. Harapan kita, mudah-mudahan ini bisa diterima dengan lapang dada oleh pemerintah kita," jelasnya.

Partai Golkar menolak kenaikan jika pemerintah bersikukuh mematok selisih angka antara ICP riil dan asumsi ICP tetap di angka 5 persen seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 6a RUU APBN-P 2012. Menurutnya, angka tersebut belum termasuk kategori terlalu tinggi.

"Kalau ternyata harga minyak di pasaran internasional dan nasional itu meroket silakan (naikkan harga BBM)," tegasnya. Alasannya, kebijakan kenaikan harga BBM sesungguhnya ranah dan domain pemerintah.

Menurut pandangannya, tanpa persetujuan DPR pun pemerintah punya kewenangan untuk menaikkan harga BBM sejauh sudah melebihi plafon. Priyo menambahkan, voting tidak bisa dihindarkan lantaran adanya pandangan dan penolakan keras dari partai oposisi.

Pihaknya juga tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam proses voting nanti. "Kita tidak tahu apa yang terjadi di paripurna nanti, ada opsi yang keras dari PDIP, Gerindra, dan Hanura yang dalam keadaan apapun tidak setuju kenaikan BBM," tandasnya.