Merdeka.com - Pagar seng setinggi lebih dari 2 meter mengurung lahan pertanian yang merupakan sumber penghidupan para petani. Lahan itu dirampas karena bakal dibangun megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu bara berkapasitas 2 x 1.000 megawatt.

Para petani menganggap PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) merampas kehidupan mereka. Lahan pertanian milik mereka telah diklaim milik PT BPI setelah 'dibeli paksa' dengan dalih demi kepentingan negara.

Proyek ini merupakan peninggalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dilanjutkan pemerintahan Joko Widodo sebagai bagian dari program listrik 35.000 MW.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang ini yang kemudian dijadikan senjata pamungkas membeli paksa lahan petani.

Sebagian petani berkeras tak menjual lahannya sebagai bentuk sikap penolakan keberadaan PLTU. Berikut videonya: