Merdeka.com - Bupati Tanah Laut, Bambang Alamsyah kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bambang akan diperiksa untuk ayahnya, politikus PDIP Adriansyah yang merupakan tersangka dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) PT Mitra Maju Sukses (MMS) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka A (Adriansyah)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Rabu (14/7).

Bersama dengan Bambang, penyidik juga memanggil staf seksi pembinaan pengusaha pertambangan dan energi Tanah Laut, Muhammad Jumaidi serta Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP. Mereka akan dimintai keterangan seputar skandal korupsi Adriansyah.

"Mereka juga akan diminta keterangan untuk tersangka yang sama," jelas Priharsa.

Hasto sendiri telah tiba di gedung KPK sekira pukul 09.45 WIB. Sebelum masuk, Hasto yang mengenakan kemeja putih dibalut jas berwarna hitam mengakui jika dirinya akan diperiksa terkait pusaran korupsi politikus PDIP tersebut. Termasuk kaitan uang dari dugaan suap yang diterima Adriansyah dengan kongres PDIP di Bali.

"Saat itu kan ada informasi yang terkait dengan OTT itu terjadi pada saat kami mengadakan kongres partai. Nah tentu saja kami akan mendengarkan terlebih dulu apa yang ditanyakan KPK kepada saya," kata Hasto di Gedung KPK.

Diketahui, KPK menangkap tangan tiga orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis 9 April 2015. Diantaranya, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Andriansyah, anggota Polsek Menteng Briptu Agung Krisdiyanto, serta seorang‎ pengusaha bernama Andrew Hidayat.

Politikus PDIP Andriansyah dan Briptu Agung Krisdiyanto diciduk di sebuah hotel mewah di kawasan Sanur, Bali sekitar pukul 18.45 WITA. Dua orang ini ditangkap saat bertransaksi, mata uang dolar Singapura juga mata uang rupiah ikut diamankan dalam penangkapan itu.

Diduga kuat, uang itu terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sementara Andrew Hidayat diamankan‎ dari sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta sekitar pukul 18.49 WIB.‎

Dalam kasus ini, Andriansyah diduga melanggar pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 juncto pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal‎ 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan AH diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.‎