Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa politikus Partai PDIP, Bambang Karyanto (BK).‎ Dia akan diperiksa terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Banyuasin (Muba), Pahri Azhari tahun 2014 dan pengesahan APBD 2015 Muba.

Bambang yang menyandang status tersangka dalam kasus ini, akan diperiksa sebagai saksi untuk ‎tersangka Kepala Bappeda Faisyar (F)‎. "Iya dia akan diperiksa untuk tersangka F," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi, Priharsa Nugraha, Jakarta, Kamis (25/6).

Selain memeriksa anggota DPRD Muba itu, penyidik juga memanggil Faisyar dan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Syamsudin Fei.‎ Keduanya akan dimintai keterangan untuk tersangka Bambang.

"Iya mereka juga akan diperiksa untuk tersangka BK," jelas Priharsa.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan dua anggota DPRD dan dua Pejabat Pemerintah Daerah Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan sebagai tersangka dugaan korupsi pembahasan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Muba tahun anggaran 2015. Di antaranya, politikus Partai PDIP Bambang Karyanto (BK), politikus Partai Gerindra Adam Munandar (AM), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Syamsudin Fei (SF) dan Kepala Bappeda Faisyar (F).

Mereka diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK saat keempatnya sedang melakukan transaksi suap di rumah salah satu tersangka, Bambang, di Jalan Sanjaya, Alang-alang, Palembang pada Jumat (19/6) malam. Selain keempat tersangka, KPK juga menemukan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp 2,567 miliar dengan pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu yang disimpan dalam tas berwarna merah marun‎. Diduga uang itu digunakan sebagai pemulus pembahasan perubahan RAPBD.

Dari hasil pengusutan disinyalir, pemberian uang suap dari pemerintah daerah Muba kepada DPRD bukanlah yang pertama kalinya. Dikabarkan, pemberian suap pernah dilakukan pada awal tahun 2015 dengan jumlah yang hampir sama yakni miliaran rupiah.

Selain itu, lembaga antirasuah juga mengungkapkan bahwa uang suap yang diberikan Pemerintah Kabupaten Muba ke‎ DPRD Muba diperoleh dari hasil iuran. Pihak KPK pun tengah menelisik pihak-pihak yang ikut menyumbang dana tersebut.

Atas perbuatannya, Bambang dan Adam disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU no 21 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. Sementara dua tersangka lainnya, Syamsudin dan Faisyar disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 huruf b atau 13 UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU no 21 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana‎.