Merdeka.com - Bupati Tanah Laut, Bambang Alamsyah kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini, putra kandung dari Politikus Partai PDIP, Adriansyah itu akan dipanggil terkait kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) PT Mitra Maju Sukses (MMS) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

"Dia diperiksa untuk tersangka AH (Andrew Hidayat)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Jakarta, Rabu (27/5).

Dikabarkan, pemeriksaan terhadap Bambang itu untuk mengetahui aliran dana suap dari bos PT MMS, Andrew Hidayat kepada ayahnya, Adriansyah saat menjabat Bupati Tanah Laut. Namun, saat dikonfirmasi Priharsa mengaku belum mengetahui hal tersebut.

"Yang pasti dia (Bambang) dimintai keterangannya untuk melangkapi berkas penyidikan," jelas Priharsa.

Bersama Bambang, penyidik juga akan memeriksa Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Perijinan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Antoeng Mas Rhoedy Erhansyah, Esther Suzanna Pakpahan selaku karyawan di PT MMS, Muhadirin selaku Kabid Bina Marga serta Hasan Ismail yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Mereka juga akan dimintai keterangan," tandas Pirharsa.

Diketahui, KPK menangkap tangan tiga orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis 9 April 2015. Di antaranya, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Andriansyah, anggota Polsek Menteng Briptu Agung Krisdiyanto, serta seorang pengusaha bernama Andrew Hidayat.

Politikus PDIP Andriansyah dan Briptu Agung Krisdiyanto diciduk di sebuah hotel mewah di kawasan Sanur, Bali sekitar pukul 18.45 WITA. Dua orang ini ditangkap saat bertransaksi, mata uang dolar Singapura juga mata uang rupiah ikut diamankan dalam penangkapan itu.

Diduga kuat, uang itu terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sementara Andrew Hidayat diamankan dari sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta sekitar pukul 18.49 WIB.

Dalam kasus ini, Andriansyah diduga melanggar pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 juncto pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal? 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan AH diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.