Merdeka.com - Polri mengaku tak ingin campur tangan terkait kisruh mundurnya hakim agung Achmad Yamanie. Sekalipun Yamanie diduga melakukan kelalaian yang bersifat pidana saat memutuskan Peninjauan Kembali kasus gembong narkoba Hengky Gunawan.

"Kita kan tidak tahu apa yang terjadi. Menyidik perkara itu harus ada buktinya mana yang dipalsukan itu kan bukan punya kita, ada di MA kalau MA itu kan punya pertimbangan sendiri. MA yang punya kebijakan," jelas Karo Penmas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di kantornya, Jakarta, Senin (19/10).

Jika MA merasa hal tersebut ada unsur pidana dan perlu ditindaklanjuti Polri, kata Boy, Polri siap memprosesnya.

"Kalau MA mengatakan ada unsur pidana, ya silakan MA yang paling tahu. MA nggak usah kita dikte, mereka yang punya hak. MA punya aturan internal," tambah Boy.

Sebelumnya, hakim Achmad Yamanie tersangkut kasus saat memasukan data vonis bagi pemilik pabrik narkoba Hengky Gunawan. Vonis untuk Hengky yang diputuskan 15 tahun penjara namun Yamanie malah menulis 12 tahun penjara.

Pekan lalu, Yamanie malah mengajukan surat pengunduran diri ke MA yang dikhawatirkan akan menghapus kesalahan dari Yamanie. Awalnya MA mengatakan Yamanie mundur karena sakit, namun belakangan mengakui ada pelanggaran kode etik yang terjadi.