Usai menangis, psikolog prediksi 2 hari lagi Akil cengar-cengir

Merdeka.com - Menangis ketika tertangkap penegak hukum dinilai wajar sebagai bentuk ledakan emosional. Seperti yang dialami Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar saat ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumahnya Jalan Widya Chandra III, Nomor 7, Jakarta Selatan, Rabu (3/10) malam.

Akil, disebut-sebut langsung menangis ketika dia ditangkap KPK di rumahnya. Dia ditangkap bersama beberapa orang yang diduga terlibat suap terkait dengan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Emas, yang kini sedang disidangkan di MK.

Menurut Psikolog Forensik dari Universitas Bina Nusantara (Binus), Reza Indragiri Amriel, sudah menjadi sesuatu yang lazim akan terjadi ledakan emosional pada diri orang yang tertangkap KPK, termasuk Akil Mochtar.

"Mereka ngedrop, stres, nangis, wajah pucat, mata merah, itu reaksi wajar. Anda lihat Nazaruddin dulu, waktu tertangkap matanya merah. Terus beberapa orang yang tertangkap tangan KPK, meski tidak nangis tapi wajahnya pucat," kata Reza kepada merdeka.com, Kamis (3/10).

Namun ledakan emosi seperti itu hanya sehari sampai dua hari terjadi. "Setelah itu mereka cengar-cengir lagi. Kita akan lihat orang-orang seperti ini anti klimaks. Lihat saja orang-orang, setelah terlihat tegang, kemudian kasus diekspose media, hari-hari berikutnya mereka senyum-senyum," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK menangkap 5 orang, di antaranya Akil Mochtar dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi. Akil ditangkap saat menerima uang suap di rumah dinasnya. Uang diduga diberikan oleh Anggota Fraksi Golkar di DPR, Chairun Nisa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat penyidik menangkap Akil yang juga mantan anggota DPR dari Partai Golkar, itu menangis. "Tadi yang bersangkutan menangis," tutur sumber di KPK.

Akil ditangkap saat menerima uang dalam bentuk dolar Singapura dari anggota DPR Fraksi Golkar CHN yang diketahui Chairun Nisa dan seorang pengusaha berinisial CN. Uang suap itu diduga untuk penanganan sengketa pilkada di Gunung Mas Kalimantan Tengah.