Merdeka.com - Pada hari pertama masuk kerja usai Idul Fitri 1436 H, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh membuat kejutan dengan menahan dua tersangka dugaan korupsi pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Penahanan dua terduga korupsi ini juga bertepatan dengan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke 55, Rabu (22/7).

Tim Pidana Khusus (Pidsus) langsung membawa kedua tersangka masing-masing berinisial N dan T IS ke Rumah Tahanan (Rutan) Kajhu, Aceh Besar, pada sore hari.

Kedua tersangka sebelumnya telah menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIB di ruang penyidik Pidsus. Mereka juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter kejaksaan.

"Saya sudah menandatangani surat perintah penahanan tadi pagi, bahwa kedua tersangka N dan T IS kita tahan," kata Kajati Aceh, Tarmizi SH, kepada wartawan di Banda Aceh.

Dikatakan Tarmizi, penahanan ini semata-mata buat mempercepat proses hukum lanjutan. Karena selama ini mereka dianggap tidak bekerjasama dalam proses hukum.

Adapun kasus tindak pidana korupsi menjerat kedua tersangka ini, kata Tarmizi, bermula pada tahun 2009-2010 dan 2011 Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Timur membangun sejumlah pusat perkantoran. Jumlah anggaran digelontorkan mencapai Rp 38 miliar dengan perusahaan rekanan, PT Haka Utama.

Namun demikian, pada akhir tahun 2011 tim Inspektorat Aceh menemukan sejumlah gedung kantor tidak selesai dibangun, tetapi anggarannya sudah diambil seluruhnya. Akibatnya, kerugian negara dalam proyek itu ditaksir mencapai Rp 1,3 miliar dari keseluruhan anggaran.

Tersangka N merupakan Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan (PPTK) Pemerintah Aceh Timur. Sedangkan T IS menjabat sebagai Direktur PT Haka Utama selaku rekanan proyek.

"Kasus dugaan korupsi ini sudah ditangani tim Kejati sejak akhir tahun 2014 dan keduanya ditetapkan tersangka pada 31 Maret 2015," ucap Tarmizi.

Dalam kasus dugaan korupsi ini kedua tersangka dijerat dan diancam Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31/1999 juncto Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara itu, Kejati Aceh sejak Januari hingga Juni 2015 telah berhasil menyelamatkan uang negara dari korupsi senilai Rp 1.645 miliar. Penyelamatan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) berjumlah Rp 6.714 miliar.

Uang negara dari kasus kasus korupsi tersebut, Rp 110 juta di antaranya diselamatkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sigli, Rp 1 miliar oleh Kejari Lhokseumawe, Rp 25,408 juta oleh Kejari Calang, Rp 434,694 juta dari Kejari Tapaktuan, dan Rp 75 juta dari Kejari Simpang Tiga Redelong.

Sedangkan untuk penyelamatan Bidang Datun, antara lain Rp 1,581 miliar dari lima kasus pendampingan hukum, Rp 4,730 miliar ditagih dari dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Operasional (BOP) dewan, serta Rp 40,3 juta diselamatkan lewat pendampingan perdata.

"Uang negara yang belum diselesaikan dari sektor TKI dan BOP ini oleh para dewan dan mantan dewan masih sebesar Rp 20,6 miliar. Sedangkan sisa uang negara dari lima kasus pendampingan hukum lainnya Rp 7,4 miliar dan satu perkara lagi Rp 43, 1 juta," lanjut Tarmizi.