Usai diperiksa KPK, bos PT Duta Palma lari hindari wartawan
Merdeka.com - Saat pemeriksaan marathon terhadap sejumlah saksi kasus dugaan suap Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun dan Gulat Manurung oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (24/10), di Ruang Catur Prasetya Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau jalan Patimura, Pekanbaru, terjadi pemandangan menggelikan.
Pantauan merdeka.com di lapangan, seorang saksi yang diketahui merupakan bos perusahaan kebun kelapa sawit PT Duta Palma Nusantara, Surya Darmadi, usai diperiksa sekitar pukul 11.00 WIB, lari menuju mobil Land Cruiser warna Hitam dengan nomor polisi B 19 P.
Petugas KPK yang dikonfirmasi terkait identitas Surya Darmadi hanya terdiam. "Apa harus dijawab untuk membenarkan. Diam kan bisa juga membenarkan," ujar seorang penyidik saat ditanya oleh wartawan terkait identitas para saksi.
Sebelumnya, kecurigaan publik akan keterlibatan perusahaan kebun kelapa sawit dalam kasus dugaan suap semakin kuat sejak penggeledahan markas operasi kantor PT Duta Palma Nusantara di Riau belakang kawasan Purna MTQ Jalan M Jamil, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Senin (20/10) lalu.
Pada penggeledahan itu, sumber merdeka.com menyatakan bukti dan dokumen pengeluaran uang menjadi incaran KPK. Selain memeriksa jajaran manajemen, KPK juga memeriksa sejumlah komputer pencatat data transaksi laporan keuangan.
Informasi yang dihimpun, ada seorang pegawai PT Duta Palma Nusantara berinisial ST yang cukup dikenal di jajaran Pemprov Riau. Karena jabatannya, beberapa sumber di Pemprov Riau cukup mengenal namanya.
Namun, saat akan ditanyakan apakah Ia ikut diperiksa saat digeledah di kantornya, nomor seluler ST yang biasanya aktif, beberapa hari sejak penggeledahan tak bisa dihubungi.
Bahkan, konfirmasi terhadap beberapa pemberitaan sebelumnya yang dikirimkan melalui surat elektronik ke kantor pusat PT Darmex Agro yang menaungi sejumlah anak perusahaan Duta Palma juga tidak dibalas.
Perlu diketahui, beberapa bulan belakangan sejumlah perusahaan grup Duta Palma cukup sering mendapat sorotan warga. Selain konflik dengan warga di Kabupaten Kuansing yang sempat 'meledak', juga konflik di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaHakim kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa.
Baca SelengkapnyaArief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaRibuan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Bali memiliki hak pilih saat Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaGus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca Selengkapnya