Merdeka.com - Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chois‎iyah merampungkan pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atut diperiksa penyidik selama hampir 12 jam. Dirinya pun enggan berkomentar terkait pemeriksaan tersebut.

Atut yang diberondong banyak pertanyaan oleh awak media, hanya meminta doa untuk rencananya mengajukan gugatan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka‎ kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten tahun 2011-2013.

"Iya doakan saja (akan ajukan praperadilan)," kata Atut usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (27/5).

Atut pun bergegas masuk ke mobil tahanan yang sudah menunggu di pelataran KPK.

Diketahui, KPK menetapkan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adik Atut yaitu Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2012-2013.

Penyidik telah menemukan dua bukti yang cukup yang kemudian disimpulkan kasus itu bisa ditingkatkan ke penyidikan dengan tersangka RAC (Ratu Atut Chosiyah) selaku Gubernur Pemerintah Provinsi Banten dan TCW (Tubagus Chaeri Wardana) selaku Komisaris Utama PT BPP (Bali Pacific Pragama). Ratu Atut dan Wawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dari hasil perkembangan penyidikan perkara dugaan korupsi Alkes Banten, penyidik KPK juga menjerat Atut dengan pasal penerimaan komisi (gratifikasi). Atut dijerat dengan pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Atut dijerat empat pasal itu karena diduga menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Gubernur Banten menerima sesuatu, atau memaksa meminta sesuatu, atau menerima potongan.

KPK juga menyatakan mulai mengusut dugaan pencucian uang dilakukan Atut. Menurut Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, profil kekayaan Atut sebagai penyelenggara negara ditengarai janggal.