Merdeka.com - Pungutan liar di kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih terus terjadi. Jika ingin mengurus dokumen kependudukan, siap-siap merogoh kocek sebesar Rp 40 ribu.

Hal ini dialami oleh salah seorang warga Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, S (20). Dia yang mengurus surat pindah ke Kota Bekasi dipungut biaya sebesar Rp 40 ribu.

"Di Kelurahan Jatimulya, bayar Rp 20 ribu, sedangkan di kecamatan bayar Rp 20 ribu," kata dia saat bersama merdeka.com mengurus dokumen surat pindah, Senin (20/4).

Awalnya, dia mengira mengurus dokumen tersebut tak ada biaya. Tapi, setelah berkas atau surat pengantar selesai dibuat, pegawai yang memakai seragam Lismas meminta biaya untuk administrasi sebesar Rp 20 ribu.

"Waktu di kecamatan, saya minta kuitansi. Petugasnya malah sewot," kata dia.

"Beginian saja pakai kuitansi, kalau mau ngasih, seikhlasnya tidak apa-apa," kata dia menirukan petugas yang mengenakan seragam Satpol PP.

Dia berharap, ke depan yang melakukan aksi pungutan liar tersebut ditertibkan, dan diberi sanksi tegas. Sebab, setiap hari puluhan orang mengurus sejumlah dokumen baik di kelurahan dan kecamatan.