Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendukung keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional. Menurutnya, format UN selama ini tidak sesuai dengan Kurikulum K-13.

"Sebab selama ini UN Nasional tidak konsisten dengan Kurikulum K-13 yang menekankan cara berpikir dan logika. UN lebih banyak hapalan. Padahal yang kita perlukan adalah mendidik anak-anak kita untuk mempunyai skill, seperti kemampuan literasi dan numerasi," kata Hetifah di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (11/12).

Namun, dia mengingatkan transisi sistem ke format baru tidak mudah dilakukan. Hetifah menyebut pemerintah daerah, sekolah, guru, murid hingga orang tua harus mendapatkan sosialisasi terkait keputusan tersebut.

"Masih ada waktu 2 tahun. Maksimalkan terutama untuk menyampaikan ke para guru bagaimana metode mengajar yang baik untuk melatih skill-skill yang akan diujikan," terangnya.

Tiru Negara Lain

Lebih lanjut, Hetifah menyarankan Kemendikbud untuk benar-benar mempelajari praktik baik dari negara-negara lain, salah satunya China.

"Tiongkok berhasil mencapai posisi pertama dalam pencapaian PISA, padahal jumlah siswanya sangat besar. Patut dipelajari lebih dalam bagaimana mereka melakukanya," tandas Hetifah.

UN Dihapus

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa Ujian Nasional atau UN 2020 merupakan UN yang terakhir. Pada 2021, UN akan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

"Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," jelas Nadiem di Hotel Bidakara.

Menurut Mendikbud, UN dianggap kurang ideal untuk mengukur prestasi belajar. Materi UN juga terlalu padat sehingga cenderung berfokus pada hafalan materi bukan kompetensi.

Reporter: Delvira Hutabarat