Uang haram di lembaga peradilan, Hatta Ali harus mundur?
Merdeka.com - Maraknya praktik korupsi di tubuh instansi penegak hukum hingga menggambarkan bahwa ada persoalan besar di negeri ini. Penangkapan hakim dan panitera oleh KPK dianggap tepat. Sebab, keduanya merupakan pihak paling 'nakal'.
Kondisi ini seharusnya membuat Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali bersikap tegas mengatasi permasalahan klasik di lembaganya. Hal itu disampaikan Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Gandjar Laksana.
Dia menuturkan, adanya judicial corruption belum bisa menekan dan mengawasi ulah para pegawai di lembaga peradilan Indonesia. "Ada judicial corupotion juga kan enggak terlalu banyak memengaruhi. Buktinya masih banyak yang bermain dalam berbagai perkara, semua perkara ada korupsinya," ungkap Gandjar kepada merdeka.com, Jumat (1/7) kemarin.
Hatta, kata dia, harus bisa menekan kasus mafia hukum di tubuh lembaga yang dipimpinnya. Mulai dari pembenahan dari mekanisme pengawasan terhadap hakim hingga pembenahan secara administratif.
Tak hanya itu, menurut Gandjar, sebagai pimpinan, Hatta juga harus memiliki visi dan misi untuk memperbaiki lembaga hukum Indonesia. Visi dan misi itu juga harus dilakukan bukan hanya sekedar formalitas belaka.
"Jadi kita ingin liat pimpinan MA harus punya visi, kalau enggak punya kayak gitu repot. Punya visi bagus juga kalau tidak berjalan dengan baik, ya untuk apa?," ujar Gandjar.
Jikapun Hatta Ali harus mundur dari jabatannya, kata Gandjar, hal itu tak akan mampu menyelesaikan permasalahan. Sebab, hal yang sama akan kembali terulang bila pimpinan baru juga tak bersikap tegas terhadap anak buahnya.
"Hatta harus mundur sih enggak. Kalaupun dia mundur, Hatta Ali tidak menyelesaikan masalah. Entar kalau dia mundur terus terpilih yang baru satu dua hari terpilih mundur lagi," ucapnya.
Maka dari itu, Gandjar meminta pimpinan MA harus bisa bertindak lebih tegas. Apalagi masalah ini sudah berkali-kali terjadi. Meski banyak penangkapan dilakukan KPK, ternyata tidak membuat takut para penegak hukum lainnya.
"Yang membuat mereka kaya gini karena sistem hukumnya enggak buat mereka jera. Mereka seperti tidak ada jera meskipun banyak yang sudah ditangkap KPK," kata Gandjar.
Gandjar menyarankan, MA harus berbenah diri mulai dari memperkuat mekanisme peradilan di tubuh lembaganya sendiri. Pembenahan administrasi juga menjadi tak kalah penting menurutnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cari Uang Halal Buat Tambahan Penghasilan, Polisi di Kelapa Gading ini Tak Malu Jadi Tukang Tambal Ban
Demi menyambung hidup, sosoknya diketahui tak hanya bertugas sebagai abdi negara.
Baca SelengkapnyaApakah Uang Salah Transfer dari Orang Lain Boleh Digunakan? Ini Jawabannya
Ternyata uang yang salah transfer dari orang lain harus dikembalikan ke pemiliknya karena jika tidak bisa dipidana dan denda Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaWaspada Modus Penipuan Tiba-Tiba Dapat Transferan Uang, Segera Lakukan Hal Ini
Adapun modus penipuan yang sering terjadi saat bulan Ramadan, antara lain transfer dana secara tiba-tiba yang dilakukan pinjaman online (pinjol) ilegal.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pedagang Kaki Lima Wajib Kantongi Sertifikat Halal di 2024, Segini Biaya Mengurusnya
Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.
Baca SelengkapnyaMahfud Minta Bawaslu dan KPK Segera Selidiki Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol
Dana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaCara Membayar Fidyah untuk Ganti Puasa Ramadhan dengan Uang, Ketahui Hukum & Ketentuannya
Berikut cara membayar fidyah untuk ganti puasa ramadhan dengan uang.
Baca SelengkapnyaAliran Duit Korupsi Timah Harvey Moeis Masuk ke Parpol? Ini Penjelasan Kejagung
Penyidik Kejaksaan Agung, kata Kuntadi, pihaknya bakal memeriksa siapapun yang terkait demi melancarkan pengungkapan kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaPedagang UMKM Tak Masalah Aturan Wajib Sertifikasi Halal, tapi Biaya Mengurus Harus Gratis
Edy berpendapat kewajiban sertifikasi halal diharapkan dapat menjadi perlindungan industri mikro lokal terhadap produk impor yang banyak membanjiri pasar lokal.
Baca SelengkapnyaKejagung Didesak Buru Tersangka Lain Kasus Korupsi Transaksi Emas Antam
Upaya hukum harus dimaksimalkan agar kerugian negara yang hilang bisa dikembalikan.
Baca Selengkapnya