Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Uang haram di lembaga peradilan, Hatta Ali harus mundur?

Uang haram di lembaga peradilan, Hatta Ali harus mundur? gedung mahkamah agung. ©mahkamahagung.go.id

Merdeka.com - Maraknya praktik korupsi di tubuh instansi penegak hukum hingga menggambarkan bahwa ada persoalan besar di negeri ini. Penangkapan hakim dan panitera oleh KPK dianggap tepat. Sebab, keduanya merupakan pihak paling 'nakal'.

Kondisi ini seharusnya membuat Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali bersikap tegas mengatasi permasalahan klasik di lembaganya. Hal itu disampaikan Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Gandjar Laksana.

Dia menuturkan, adanya judicial corruption belum bisa menekan dan mengawasi ulah para pegawai di lembaga peradilan Indonesia. "Ada judicial corupotion juga kan enggak terlalu banyak memengaruhi. Buktinya masih banyak yang bermain dalam berbagai perkara, semua perkara ada korupsinya," ungkap Gandjar kepada merdeka.com, Jumat (1/7) kemarin.

Hatta, kata dia, harus bisa menekan kasus mafia hukum di tubuh lembaga yang dipimpinnya. Mulai dari pembenahan dari mekanisme pengawasan terhadap hakim hingga pembenahan secara administratif.

Tak hanya itu, menurut Gandjar, sebagai pimpinan, Hatta juga harus memiliki visi dan misi untuk memperbaiki lembaga hukum Indonesia. Visi dan misi itu juga harus dilakukan bukan hanya sekedar formalitas belaka.

"Jadi kita ingin liat pimpinan MA harus punya visi, kalau enggak punya kayak gitu repot. Punya visi bagus juga kalau tidak berjalan dengan baik, ya untuk apa?," ujar Gandjar.

Jikapun Hatta Ali harus mundur dari jabatannya, kata Gandjar, hal itu tak akan mampu menyelesaikan permasalahan. Sebab, hal yang sama akan kembali terulang bila pimpinan baru juga tak bersikap tegas terhadap anak buahnya.

"Hatta harus mundur sih enggak. Kalaupun dia mundur, Hatta Ali tidak menyelesaikan masalah. Entar kalau dia mundur terus terpilih yang baru satu dua hari terpilih mundur lagi," ucapnya.

Maka dari itu, Gandjar meminta pimpinan MA harus bisa bertindak lebih tegas. Apalagi masalah ini sudah berkali-kali terjadi. Meski banyak penangkapan dilakukan KPK, ternyata tidak membuat takut para penegak hukum lainnya.

"Yang membuat mereka kaya gini karena sistem hukumnya enggak buat mereka jera. Mereka seperti tidak ada jera meskipun banyak yang sudah ditangkap KPK," kata Gandjar.

Gandjar menyarankan, MA harus berbenah diri mulai dari memperkuat mekanisme peradilan di tubuh lembaganya sendiri. Pembenahan administrasi juga menjadi tak kalah penting menurutnya.

(mdk/ang)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cari Uang Halal Buat Tambahan Penghasilan, Polisi di Kelapa Gading ini Tak Malu Jadi Tukang Tambal Ban

Cari Uang Halal Buat Tambahan Penghasilan, Polisi di Kelapa Gading ini Tak Malu Jadi Tukang Tambal Ban

Demi menyambung hidup, sosoknya diketahui tak hanya bertugas sebagai abdi negara.

Baca Selengkapnya
Apakah Uang Salah Transfer dari Orang Lain Boleh Digunakan? Ini Jawabannya

Apakah Uang Salah Transfer dari Orang Lain Boleh Digunakan? Ini Jawabannya

Ternyata uang yang salah transfer dari orang lain harus dikembalikan ke pemiliknya karena jika tidak bisa dipidana dan denda Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Waspada Modus Penipuan Tiba-Tiba Dapat Transferan Uang, Segera Lakukan Hal Ini

Waspada Modus Penipuan Tiba-Tiba Dapat Transferan Uang, Segera Lakukan Hal Ini

Adapun modus penipuan yang sering terjadi saat bulan Ramadan, antara lain transfer dana secara tiba-tiba yang dilakukan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pedagang Kaki Lima Wajib Kantongi Sertifikat Halal di 2024, Segini Biaya Mengurusnya

Pedagang Kaki Lima Wajib Kantongi Sertifikat Halal di 2024, Segini Biaya Mengurusnya

Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.

Baca Selengkapnya
Mahfud Minta Bawaslu dan KPK Segera Selidiki Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol

Mahfud Minta Bawaslu dan KPK Segera Selidiki Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Bendahara Parpol

Dana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Cara Membayar Fidyah untuk Ganti Puasa Ramadhan dengan Uang, Ketahui Hukum & Ketentuannya

Cara Membayar Fidyah untuk Ganti Puasa Ramadhan dengan Uang, Ketahui Hukum & Ketentuannya

Berikut cara membayar fidyah untuk ganti puasa ramadhan dengan uang.

Baca Selengkapnya
Aliran Duit Korupsi Timah Harvey Moeis Masuk ke Parpol? Ini Penjelasan Kejagung

Aliran Duit Korupsi Timah Harvey Moeis Masuk ke Parpol? Ini Penjelasan Kejagung

Penyidik Kejaksaan Agung, kata Kuntadi, pihaknya bakal memeriksa siapapun yang terkait demi melancarkan pengungkapan kasus tersebut.

Baca Selengkapnya
Pedagang UMKM Tak Masalah Aturan Wajib Sertifikasi Halal, tapi Biaya Mengurus Harus Gratis

Pedagang UMKM Tak Masalah Aturan Wajib Sertifikasi Halal, tapi Biaya Mengurus Harus Gratis

Edy berpendapat kewajiban sertifikasi halal diharapkan dapat menjadi perlindungan industri mikro lokal terhadap produk impor yang banyak membanjiri pasar lokal.

Baca Selengkapnya
Kejagung Didesak Buru Tersangka Lain Kasus Korupsi Transaksi Emas Antam

Kejagung Didesak Buru Tersangka Lain Kasus Korupsi Transaksi Emas Antam

Upaya hukum harus dimaksimalkan agar kerugian negara yang hilang bisa dikembalikan.

Baca Selengkapnya