Turunkan Merah Putih, 4 Pelajar di Aceh digelandang ke Polsek

Merdeka.com - Sejumlah pelajar mengambil bendera Merah Putih di Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, Aceh pada peringatan HUT RI ke-68. Menurut Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Gustav Leo, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, tidak ada indikasi niat mereka menurunkan, atau merusak bendera Merah Putih.

"Hasil pemeriksaan, baik yang terjadi di Aceh Jaya, maupun di Kecamatan Mane, mereka mengambil bendera untuk mereka sendiri untuk dinaikkan kembali, bukan merusak," tukas Gustav Leo di Banda Aceh, Senin (19/8).

Kejadian ini bermula ada 4 pelajar di Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie tertangkap basah oleh Polsek Mane sedang mengambil bendera yang dipasang di pinggir jalan. Lalu keempat pelajar tersebut langsung digelandang ke Polsek untuk diminta keterangan. Adapun keempat pelajar tersebut masing-masing berinisial NAS (15), KR (15), IS (17), dan RM (17).

"Bukan diturunkan, tapi hanya ada seperti siswa di Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie mengambil bendera di pinggir jalan, jadi bukan menurunkan," kata Gustav Leo.

Bendera Aceh bargaining politik

Sementara itu, pengamat politik Keamanan Aceh, Aryos Nivada, MA menyebutkan konflik politik terkait dengan keberadaan bendera Aceh yang berlambang Bulan Bintang merupakan upaya Pemerintah Aceh membangun nilai bargaining dengan Pemerintah Pusat.

Pasalnya, Pemerintah Pusat saat ini masih menyisakan sejumlah kewajibannya untuk Aceh. Ada sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan juga Peraturan Presiden (Perpres) belum direalisasikan sudah 8 tahun perdamaian Aceh. Padahal, sesuai dengan aturan yang ada, semestinya Pemerintah Pusat sudah harus merealisasikan setelah 2 tahun perdamaian berjalan.

"Ini jelas terlihat bila menggunakan logika politik, usulan bendera, lambang merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh membangun nilai bargaining untuk segera direalisasi sejumlah PP dan Perpres yang belum kunjung selesai," kata Aryos.

Menurut dia, tidak hanya usulan bendera dan lambang Aceh. Keberadaan lembaga Wali Nanggroe juga bagian dari upaya mendesak Pemerintah Pusat untuk melunasi janji mereka sesuai dengan yang tercantum dalam butir-butir MoU Helsinki.

Aryos berkata, dia sendiri berkeyakinan dalam waktu dekat semua akan terselesaikan. Sebab, pemerintah pusat tidak mungkin mengkhianati perjanjian perdamaian itu. Bila dikhianati, katanya, pemerintah Indonesia akan dianggap orang yang telah merusak perdamaian itu sendiri.