Merdeka.com - Menuntut upah yang layak ribuan buruh dari berbagai perusahaan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengepung gedung DPRD setempat dengan penjagaan ketat petugas kepolisian.

"Kami prihatin melihat UMK di Kabupaten Lebak dinilai cukup rendah dengan menerima uang sebesar Rp 1,7 juta per bulan," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Banten Agus Jaya dalam orasinya di Gedung DPRD Kabupaten Lebak di Lebak, Kamis (11/12), seperti dilansir Antara.

Menurut dia, Pemerintah Kabupaten Lebak harus berani menaikkan UMK para buruh guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Lebak meluncurkan program kesejahteraan sehingga para pekerja harus menerima UMK yang layak.

Dia mengatakan UMK sebesar Rp 1,7 juta tidak mencukupi untuk biaya hidup bagi pasangan keluarga dengan memiliki dua anak.

Saat ini, katanya, kebutuhan bahan pokok melonjak pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Kami berharap UMK Lebak menjadi Rp 2,7 juta per bulan atau setara dengan Kabupaten Tangerang, karena saat ini berbagai kebutuhan sandang dan pangan terjadi kenaikan," katanya.

Mustopa, perwakilan Serikat Pekerja Logam Elektronika dan Mesin (SPLEM) Banten dalam orasinya mengatakan para buruh mendesak pemerintah daerah segera memperjuangkan nasib gaji buruh yang dinilai rendah itu.

Pemerintah daerah menetapkan UMK sebesar Rp 1,7 juta per bulan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan biaya hidup. Apalagi, mereka para pekerja yang memiliki angsuran kendaraan dan sewa rumah.

Dia menyebut nasib buruh semakin terpuruk sehingga pihaknya meminta anggota DPRD setempat bisa menampung aspirasi para pekerja itu.

"Kami datang ke sini hanya berharap pemerintah daerah bisa memenuhi permintaan buruh untuk menaikkan UMK sehingga layak untuk kehidupan ekonomi keluarga," katanya.

Solahudin, seorang pengunjuk rasa dari perusahaan PT Sayap Mas Utama Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak mengaku saat ini menerima UMK sebesar Rp 1,4 juta per bulan sehingga tidak mencukupi biaya hidup keluarga.

"Kami minta Bupati Lebak menaikkan UMK 2015 menjadi Rp 2,7 juta atau setara dengan daerah lain di Provinsi Banten," katanya.

Aksi massa itu, selain menuntut kenaikan UMK, juga menurunkan harga BBM, dan menghapuskan sistem alih daya.

Komandan pengamanan lapangan Kepolisian Resor Lebak Iptu Berlin mengatakan aksi massa buruh tersebut berjalan lancar, tertib, dan kondusif. Mereka melakukan orasi terkait dengan permintaan kenaikan UMK.

Ribuan buruh sejak pagi memadati gedung DPRD Lebak untuk meminta para wakil rakyat bisa memperjuangkan aspirasi mereka.

"Kami mengerahkan sekitar 50 personel untuk pengamanan para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD," katanya.