Merdeka.com - Panitera pengganti di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kamis, mogok kerja menuntut realisasi kenaikan remunerasi.

"Intinya mereka menuntut kesejahteraan, pembayaran remunerasi 70 persen belum terealisasi sampai 100 persen," kata Humas PN Mataram Sutarno seperti dikutip dari Antara, Kamis (17/4).

Dia mengatakan mogok kerja tersebut dilakukan untuk menuntut tiga hal yakni realisasi kenaikan remunerasi, realisasi pemberian tunjangan fungsional panitera pengganti dan juru sita serta pemberian promosi dan jenjang karir panitera pengganti dan juru sita.

Akibat mogok kerja oleh puluhan orang panitera pengganti tersebut, sebanyak 25 agenda persidangan baik perdata maupun pidana yang dijadwalkan Kamis (17/4) terancam tidak bisa dilaksanakan.

Termasuk sidang kasus suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan terdakwa Lusita Ani Razak, yang sedianya dijadwalkan pukul 09.00 Wita.

Menurut Sutarno, sampai saat ini pihaknya masih menunggu Ketua PN Mataram yang tengah berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Mataram. Pihaknya akan menggelar rapat internal untuk mencari solusi yang terbaik.

"Kami belum berani memberikan keputusan, apakah hari ini semua persidangan ditunda atau akan dimulai siang hari," katanya.

Sutarno mengimbau panitera untuk tidak mogok, karena hal ini bisa mengganggu jalannya persidangan, dan diharapkan ada solusi terbaik.

"Mogok bagi kami bukan alternatif terbaik, jangan sampai masyarakat pencari pengadilan dikorbankan," kata Sutarno.