Tuntut hapus outsourcing, buruh geruduk kantor Wali Kota Medan
Merdeka.com - Ratusan buruh berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Medan, Selasa (23/4). Mereka menuntut penyelesaian sejumlah persoalan buruh di ibu kota Sumatera Utara itu.
Massa yang membawa bendera Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM - SPSI) Kota Medan ini datang ke kantor Wali Kota Medan menggunakan sepeda motor. Akibatnya, kemacetan di sekitar jalan yang mereka lintasi tak bisa dihindari.
Para buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing dan mendesak penerapan upah minimum sektor kota yang telah ditetapkan. Mereka juga menolak diskriminasi terhadap buruh yang memasuki usia pensiun.
"Adili dan hukum pengusaha yang tidak membayar hak sepenuhnya kepada buruh yang di-PHK karena pensiun. Adili pula pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke Jamsostek," sebut Gimin, Ketua DPC FSP LEM-SPSI Kota Medan dalam aksi itu.
Dalam pernyataan sikapnya, buruh juga menyampaikan sikapnya pada rencana pemerintah. Mereka menolak rencana kenaikan tarif listrik dan bahan bakar minyak (BBM).
"Tindak dan adili mafia dan tengkulak yang melakukan penimbunan sehingga menyebabkan kelangkaan BBM dan meresahkan masyarakat," imbuh Gimin.
Aksi buruh berlangsung tertib. Perwakilan mereka diterima Sekda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis di ruang rapat Kantor Wali Kota Medan.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perusahaan Ban Ternama di Cikarang Tutup, Nasib Ribuan Karyawannya Terancam PHK Massal
Penutupan dilakukan karena di tahun ini tidak ada lagi orderan atau pemesanan yang masuk dari vendornya.
Baca SelengkapnyaPengusaha Soal Penundaan Pajak Hiburan: Hanya Sementara, Bukan Solusi
Pengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca SelengkapnyaPegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya
Menaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya
Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaJelang Cuti, Para Taruna Akpol Tampan Ini Diberi Pesan dari Komandan, Dilarang Hidup Mewah hingga Jaga Nama Baik
Isi pesannya aykni agar tak melakukan pelanggaran hingga hidup bermewah-mewahan.
Baca SelengkapnyaKinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu
Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.
Baca SelengkapnyaPengusaha Spa Gugat Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen, Begini Respons Sri Mulyani
Kementerian Keuangan mempersilahkan pelaku usaha spa untuk melakukan gugatan secara resmi melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaSyok Malah jadi Tersangka Usai Lawan Pencuri, Penggembala Kambing Jatuh Sakit & Tak Mau Makan
Sakit Paru-Paru yang diderita Muhyani kembali kambuh. Dia batuk tak henti-henti.
Baca SelengkapnyaPengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah
Shinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.
Baca Selengkapnya