Merdeka.com - Ratusan buruh berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Medan, Selasa (23/4). Mereka menuntut penyelesaian sejumlah persoalan buruh di ibu kota Sumatera Utara itu.

Massa yang membawa bendera Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM - SPSI) Kota Medan ini datang ke kantor Wali Kota Medan menggunakan sepeda motor. Akibatnya, kemacetan di sekitar jalan yang mereka lintasi tak bisa dihindari.

Para buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing dan mendesak penerapan upah minimum sektor kota yang telah ditetapkan. Mereka juga menolak diskriminasi terhadap buruh yang memasuki usia pensiun.

"Adili dan hukum pengusaha yang tidak membayar hak sepenuhnya kepada buruh yang di-PHK karena pensiun. Adili pula pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke Jamsostek," sebut Gimin, Ketua DPC FSP LEM-SPSI Kota Medan dalam aksi itu.

Dalam pernyataan sikapnya, buruh juga menyampaikan sikapnya pada rencana pemerintah. Mereka menolak rencana kenaikan tarif listrik dan bahan bakar minyak (BBM).

"Tindak dan adili mafia dan tengkulak yang melakukan penimbunan sehingga menyebabkan kelangkaan BBM dan meresahkan masyarakat," imbuh Gimin.

Aksi buruh berlangsung tertib. Perwakilan mereka diterima Sekda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis di ruang rapat Kantor Wali Kota Medan.