Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tuntut hapus outsourcing, buruh geruduk kantor Wali Kota Medan

Tuntut hapus outsourcing, buruh geruduk kantor Wali Kota Medan Ilustrasi demo buruh. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Ratusan buruh berunjuk rasa di Kantor Wali Kota Medan, Selasa (23/4). Mereka menuntut penyelesaian sejumlah persoalan buruh di ibu kota Sumatera Utara itu.

Massa yang membawa bendera Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM - SPSI) Kota Medan ini datang ke kantor Wali Kota Medan menggunakan sepeda motor. Akibatnya, kemacetan di sekitar jalan yang mereka lintasi tak bisa dihindari.

Para buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing dan mendesak penerapan upah minimum sektor kota yang telah ditetapkan. Mereka juga menolak diskriminasi terhadap buruh yang memasuki usia pensiun.

"Adili dan hukum pengusaha yang tidak membayar hak sepenuhnya kepada buruh yang di-PHK karena pensiun. Adili pula pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke Jamsostek," sebut Gimin, Ketua DPC FSP LEM-SPSI Kota Medan dalam aksi itu.

Dalam pernyataan sikapnya, buruh juga menyampaikan sikapnya pada rencana pemerintah. Mereka menolak rencana kenaikan tarif listrik dan bahan bakar minyak (BBM).

"Tindak dan adili mafia dan tengkulak yang melakukan penimbunan sehingga menyebabkan kelangkaan BBM dan meresahkan masyarakat," imbuh Gimin.

Aksi buruh berlangsung tertib. Perwakilan mereka diterima Sekda Kota Medan Syaiful Bahri Lubis di ruang rapat Kantor Wali Kota Medan.

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Perusahaan Ban Ternama di Cikarang Tutup, Nasib Ribuan Karyawannya Terancam PHK Massal

Perusahaan Ban Ternama di Cikarang Tutup, Nasib Ribuan Karyawannya Terancam PHK Massal

Penutupan dilakukan karena di tahun ini tidak ada lagi orderan atau pemesanan yang masuk dari vendornya.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Soal Penundaan Pajak Hiburan: Hanya Sementara, Bukan Solusi

Pengusaha Soal Penundaan Pajak Hiburan: Hanya Sementara, Bukan Solusi

Pengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.

Baca Selengkapnya
Pegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya

Pegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya

Menaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya

Pengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya

Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.

Baca Selengkapnya
Jelang Cuti, Para Taruna Akpol Tampan Ini Diberi Pesan dari Komandan, Dilarang Hidup Mewah hingga Jaga Nama Baik

Jelang Cuti, Para Taruna Akpol Tampan Ini Diberi Pesan dari Komandan, Dilarang Hidup Mewah hingga Jaga Nama Baik

Isi pesannya aykni agar tak melakukan pelanggaran hingga hidup bermewah-mewahan.

Baca Selengkapnya
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Spa Gugat Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen, Begini Respons Sri Mulyani

Pengusaha Spa Gugat Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen, Begini Respons Sri Mulyani

Kementerian Keuangan mempersilahkan pelaku usaha spa untuk melakukan gugatan secara resmi melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Syok Malah jadi Tersangka Usai Lawan Pencuri, Penggembala Kambing Jatuh Sakit & Tak Mau Makan

Syok Malah jadi Tersangka Usai Lawan Pencuri, Penggembala Kambing Jatuh Sakit & Tak Mau Makan

Sakit Paru-Paru yang diderita Muhyani kembali kambuh. Dia batuk tak henti-henti.

Baca Selengkapnya
Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah

Pengusaha: Pilpres 2024 Satu Putaran Lebih Baik, Hemat Anggaran Pemerintah

Shinta Kamdani menyebut para pengusaha tidak masalah dengan pemilu yang akan dilaksanakan satu putaran maupun dua putaran.

Baca Selengkapnya