Tuntut benahi infrastruktur, warga somasi Bupati Bogor

Merdeka.com - Sikap Pemerintah Kabupaten Bogor terkesan abai terhadap buruknya infrastruktur jalan, dan sistem aliran sungai mengakibatkan banjir, terus menuai reaksi keras dari sejumlah warganya. Setelah menyatakan siap tidak menjadi warga Kabupaten Bogor, sembilan warga terdiri dari Heri Marsidi, Hartono, Ageng Adriane, Hendra Wibawa, Anton Aprianto, Andi Koswara, Amirudin, dan Abdul Rohim menyampaikan somasi, dan akan melakukan class action terhadap Bupati Bogor, Nurhayanti.

"Ya ada sembilan orang dari beberapa wilayah Bogor, yang menuntut kepada Bupati Bogor agar segera melakukan perbaikan terhadap semua fasilitas umum, khususnya jalan yang ada di Kabupaten Bogor. Jika dalam jangka waktu tujuh hari tak ada tanggapan, pihaknya akan melakukan gugatan warga atau class action. Surat somasinya sudah kami layangkan hari ini," kata perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Bogor, Zentoni, Senin (30/5).

Zentoni mencontohkan, salah satu jalan rusak tak mendapatkan perhatian selama beberapa tahun yakni Jalan Raya Bojong Gede, sepanjang dua kilometer mulai dari terminal Bojong Gede sampai Desa Kedung Waringin. Kondisinya rusak parah dan tidak layak dilalui oleh kendaraan bermotor. Bahkan kerap terjadi kecelakaan lalu lintas hingga merenggut nyawa.

"Setelah menerima kuasa dari klien kami, yang memiliki hak untuk dapat menikmati dan menggunakan fasilitas umum dengan baik dan layak tapi tidak ada tanggapan, maka kami siap menggugatnya. Klien kami menilai Bupati Bogor sebagai kepala daerah berkewajiban untuk memperbaiki jalan-jalan rusak tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan juncto Pasal 58 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan," ucap Zentoni.

Bupati Bogor Nurhayanti saat ditemui di acara reforma agraria sesumbar siap menghadapi gugatan warganya.

"Terlebih dengan kejadian banyaknya masyarakat yang menuntut diperbaiki jalan, hingga mengancam pindah kependudukan dan pisah dari Kabupaten Bogor, kami akan evaluasi dan respon secepatnya," kata Nurhayanti.

Nurhayanti menyatakan, warga di Perumahan Villa Nusa Indah, Desa Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor meminta supaya daerah mereka bebas dari banjir. Banjir akibat meluapnya dua sungai yakni Cileungsi dan Cikeas.

"Saat dicek ternyata di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Bekasi ada tanggul yang tinggi sekali. Bappeda Kabupaten Bogor sudah berkoordinasi dengan Pemkot Bekasi terkait penanganan dan perencanaan. Keinginan warga Vila Nusa Indah suatu kewajaran. Saya sikapi dengan memilah-milah mana kewenangan yang kami miliki," ujar Nurhayanti.

Menurut Nurhayanti, tuntutan warga ingin berpisah dari Kabupaten Bogor sebagai bahan evaluasi. Khusus buat penanganan tanggul, saat ini dia mengatakan sudah menghitung biaya buat pembangunan tanggul Sungai Cileungsi dan Cikeas.

"Setelah dihitung, kami akan laporkan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane. Nanti biar Kementerian Pekerjaan Umum yang mengerjakannya. Sedangkan kami saat ini sedang melakukan proses lelang terhadap pengerjaan jalan rusak di Desa Bojongkulur," tutup Nurhayanti.