Merdeka.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Madiun menunggak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono Ponorogo sebesar Rp40,8 miliar. Dana puluhan miliar itu merupakan tagihan rumah sakit pelat merah mulai bulan Mei sampai September.

"Selama empat bulan belum terbayar. Itu belum termasuk Oktober," kata Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD dr Harjono Ponorogo Sri Widowati, Rabu (13/11).

Dari data manajemen RSUD dr Harjono tercatat, sejak bulan Mei hingga September 2019, tunggakan klaim BPJS kesehatan di rumah sakit plat merah ini mencapai Rp40.872.587.507.

Dengan rincian Bulan Mei dan susulan bulan Maret Rp8.108.296.459, bulan Juni Rp7.766.115.248, bulan Juli Rp8.831.424.900, bulan Agustus Rp8.457.532.300, dan September Rp7.709.218.600.

Sementara, BPJS kesehatan baru melakukan pencairan Januari hingga April mencapai total Rp56.694.112.211. Dengan pencairan terakhir klaim bulan April Rp8.290.296.050 pada 30 Oktober lalu.

"Pencairan terakhir baru tagihan sampai April. Itu pun cairnya baru bulan lalu," jelas Sri.

Dia mengaku, jika hingga akhir Desember nanti, BPJS Kesehatan belum juga melunasi tunggakan klaim maka akan membuat RSUD dr Harjono Ponorogo terancam bangkrut, lantaran semakin kritisnya keuangan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Ponorogo tersebut. "Jangan sampai awal tahun belum cair lah. Kita (RSUD dr Harjono) bisa bahaya," urainya.

Dia mengungkapkan, menggunakan sisa dana BLUD, RSUD dr Harjono hanya dapat menanggung klaim pelayanan pasien BPJS kesehatan hingga Desember saja. "Kalau tetap tidak dibayar, ya pelayanan BPJS bisa sampai Desember saja," tegasnya.

Pihaknya pun telah dua kali menyurati BPJS Kesehatan kantor cabang Madiun untuk menagih tunggakan sebanyak dua kali. Yakni, surat tagihan pertama tanggal 16 September, dan kedua 7 Oktober.

"Belum ada jawaban sampai saat ini. Alasannya tidak ada uang dari pusat. Kalau sampai Desember, setelah itu tidak tahu," ungkapnya.

Senada dengan Widowati, Wakil Direktur Medik RSUD dr Harjono, drg Santi Pratiwi mengaku akibat kondisi ini, membuat pesanan farmasi RSUD dr Harjono Ponorogo sempat 5 kali ditahan oleh suplier farmasi.

"Sempat 5 kali pengadaan farmasi nge-lock (tertahan). Seperti obat dan bahan habis pakai. Ya karena belum terbayar dari BPJS Kesehatan," katanya.

Kendati demikian, pihaknya tetap menerima pasien BPJS dari luar daerah. Walau kondisi keuangan lembaga kian kritis akibat tunggakan BPJS Kesehatan.

Dia menjelaskan RSUD dr Harjono Ponorogo tidak ada instruksi mewajibkan pasien BPJS luar daerah untuk membayar secara pribadi saat mengakses pelayanan kesehatan, seperti yang diterapkan Pemkot Madiun beberapa waktu lalu.

"Kita tidak ada instruksi itu. Pelayanan tidak dikurangi walau kondisi seperti ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Madiun, Tarmuji dikonfirmasi mengatakan, angka tunggakan BPJS Kesehatan untuk rumah sakit tersebut, seingatnya tidak sejumlah sekian. Namun dia tidak menyebutkan berapa jumlah pasti tunggakan yang harus ditanggungnya. "Seingat saya tidak sebesar itu ya," pungkasnya.

Namun ia mengakui, hingga kini dana dari BPJS pusat masih belum juga turun. Hal itu yang diakuinya belum dapat membayar ke rumah sakit. Akan tetapi ia menyebut, seharusnya rumah sakit dapat memanfaatkan dana talangan yang bisa diambilkan dari bank.

"Dananya memang belum turun dari pusat. Tapi harusnya rumah sakit dapat menggunakan dana talangan dari bank. Misalnya begini, dia (rumah sakit) kalau belum dibayar bisa memanfaatkan dana talangan sesuai yang belum dibayar. Misalnya Rp1 miliar, dia bisa pinjam dengan bunga di bawah 1 persen," tegasnya.