Merdeka.com - Wakil Presiden Indonesia periode tahun 1993-1998 Try Sutrisno mengatakan amandemen Undang-undang Dasar 1945, yang telah dilakukan empat kali sejak tahun 1999-2002, harus dikaji ulang oleh pemerintah.

"Mari kita kaji ulang (amandemen UUD 1945), yang baik kita teruskan, yang tidak baik ditinggalkan. Bangsa Indonesia harus berani mengoreksi, mengevaluasi dan mengintrospeksi diri," ujar Try Sutrisno ketika di temui saat Napak Tilas 70 tahun Kemerdekaan RI di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/8).

Try Sutrisno mengaku tidak bermaksud menghambat perubahan UUD 1945, yang menurut dia bisa saja dilakukan karena tuntutan zaman. Namun amandemen seharusnya dilakukan melalui tata cara dan prosedur yang lengkap.

Mantan Panglima ABRI ini melanjutkan, amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 1999, seharusnya juga melibatkan rakyat atau referendum.

"Waktu itu sebenarnya ada Undang-undang tentang Referendum, namun tidak dipakai. Di dalam undang-undang itu, jika menyangkut perubahan UUD, permasalahan harus dilempar ke rakyat setelah dibicarakan di lembaga tertinggi (di masa Orde Baru adalah MPR), namun nyatanya tidak dipakai hanya dijadikan pembahasan internal semata," ujar laki-laki yang pada tahun 1982 menjabat sebagai Panglima Kodam V/Jaya itu.

Undang-undang yang dimaksud Try Sutrisno adalah UU Nomor 5 tahun 1985 tentang Referendum yang mengatur tata cara pemungutan suara jika MPR ingin mengubah UUD 1945.

Pasal 1 huruf (a) UU tersebut berbunyi "Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah UUD 1945".

Try Sutrisno melanjutkan, keinginan untuk mengkaji kembali UUD 1945 muncul dari dirinya dan diikuti oleh beberapa purnawirawan TNI dan Polisi.

Mereka memutuskan untuk terlibat karena menyangkut prinsip dan eksistensi negara, yaitu UUD 1945 dan Pancasila.

"Kami purnawirawan TNI dan Polri terus mengamati dan menulis terkait amendemen UUD 1945. Kami juga telah memberikan pandangan-pandangan ke MPR dan nantinya juga akan ke partai-partai politik," tutur pria berpangkat Jenderal TNI (Purn) yang pada bulan November 1945 genap berusia 80 tahun itu, dilansir Antara.