Trimedya Panjaitan bantah masih jadi pengacara

Reporter : Nurul Julaikah | Kamis, 8 Maret 2012 15:15




Trimedya Panjaitan bantah masih jadi pengacara

Merdeka.com - Anggota Komisi III dari fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan membantah dirinya masih memiliki kantor hukum. Trimedya juga mengaku sudah tidak lagi menjalankan profesi advokat.

"Saya tidak menjalankan itu, tidak ada kantor itu, sudah tidak ada lagi," jelas Trimedya di gedung DPR, Jakarta, Kamis, (8/3).

Trimedya pun siap dipanggil BK untuk memberikan klarifikasi. Dia siap memberikan keterangan terkait dugaan rangkap jabatan saja.

"Kita siap dipanggil BK," tutupnya.

Sebelumnya, Kelompok Kerja 50 dan Tim Advokasi legislator bersih melaporkan empat dewan dari komisi III DPR RI ke Badan Kehormatan. Hal ini terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik anggota-anggota DPR yang menjalankan atau memiliki kantor pengacara yang menggunakan nama anggota-anggota DPR yang bersangkutan.

Empat dewan di komisi III yang dilaporkan adalah Nudirman Munir dengan kantor pengacara Nudirman Munir&Associate Law Farm. Benny K Harman dengan kantor pengacara Law Office A. Hakim G Nusantara, Harman&Partner. Trimedya Panjaitan dengan Kantor Law Office Trimedia Panjaitan&Associates. Ruhut Sitompul dengan kantor pengacara Ruhut Sitompul&Associates.

[ian]
Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman


Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Dengar kabar anak meninggal, Gede Loka kabur dari bui
  • Rencana penghapusan premium tak masuk dalam RPJMN
  • Bupati Kutai Timur bantah terima Rp 3 M urus tambang Nazar
  • 3 Alasan kenapa makan mentimun bisa sembuhkan kanker
  • Harta Udar kembali disita, kali ini 4 kamar di Aston Hotel Bogor
  • Harga CPO fluktuatif, perusahaan sawit ini incar laba Rp 735 M
  • 3 Dari 12 WNI ditangkap polisi Malaysia masih diperiksa intensif
  • Rizal Ramli minta Jokowi tak gembosi KPK saat usut SKL BLBI
  • Tertangkap kamera! Robert Pattinson cium FKA Twigs di depan umum
  • Mega minta ibu-ibu dukung pemerintahan Jokowi
  • SHOW MORE