Merdeka.com - Beredarnya transkrip mengerdilkan peran Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan salah satu menterinya belum ditindaklanjuti Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri sebagai sebuah dugaan pidana. Bareskrim memilih menunggu laporan langsung dari masyarakat terkait kasus tersebut.

Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengatakan, sejauh ini persoalan menteri yang merendahkan Jokowi masih sebatas isu. Sehingga, kasus tersebut masih berstatus dugaan karena belum terdapat bukti-bukti yang disampaikan kepada polisi.

"Selama itu dugaan kita tidak boleh juga. Tapi kalau ada laporan ya ditindaklanjuti," kata Budi di Mabes Polri, Jaksel, Rabu (1/7).

Menurut jendral bintang tiga ini, tidak menutup kemungkinan laporan akan disampaikan oleh pihak ketiga. Dia pun tak ingin berspekulasi apakah persoalan ini sudah masuk ranah pidana atau belum.

Senada dengan kabareskrim, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Yuddy Chrisnandi enggan berkomentar mengenai beredarnya transkrip rekaman penghinaan terhadap Jokowi. "Pokoknya tanyakan sama yang buka transkrip itu, saya belum bisa berkomentar karena belum tahu kebenarannya," kata Yuddy.

Yuddy menyarankan untuk segera mengungkap kebenaran dari transkrip yang disebarluaskan tersebut, sehingga publik tidak menduga-duga persoalan di internal pemerintah.

"Makanya kita kan tidak tahu transkrip itu benar atau tidak. Biar yang buka transkrip itu yang menceritakan kebenarannya," tambah politikus Partai Hanura ini.