Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi mendesak tim gabungan yang dibentuk untuk mengusut tragedi kematian ratusan suporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur harus menghasilkan hal yang kongkret. Bukan cuma sekadar evaluasi semata.

"Jangan hanya evaluasi-evaluasi saja, tapi perlu ada hasil," ujar Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10).

Bila hasil kerja tim gabungan ditemukan tindak pidana, tidak perlu ragu pihak yang bertanggungjawab dicopot.

"Kalau ada yang mengarah ke tindak pidana, ya pindanakan, kalau ada yang harus bertanggung jawab di level manapun ya harus dicopot, apakah itu PSSI atau di tempat lain," ujar Johan.

Menurut mantan juru bicara kepresidenan ini, harus ada tindakan tegas. Bila tidak ada, maka peluang kejadian serupa terulang sangat besar.

"Kejadian ini kalau tidak ada tindakan yang tegas, akan terjadi lagi entah itu beberapa bulan kemudian, itu pasti," ujar Johan.

"Kita tidak ingin kejadian di Malang terulang kembali. Kita berharap kejadian di Malang adalah peristiwa yang terakhir," tegasnya.

Pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) untuk mengungkap peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

"Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung Menko Polhukam," kata Mahfud saat jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

Mahfud mengatakan, anggota TGIPF akan ditetapkan 24 jam ke depan. Tim itu terdiri dari perwakilan kementerian terkait, organisasi sepak bola, akademisi, hingga media.

"Yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama 24 jam ke depan yang nantinya terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian terkait atau organisasi profesi olahraga sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa," ucapnya.