Merdeka.com - Ratusan murid Sekolah Dasar (SD) Kusuma Bhakti, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah bersama-sama keluar dari gedung sekolahnya, Kamis (28/5) petang. Mereka bersama puluhan warga Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas, menentang wacana proyek pembangunan rel kereta api dari Stasiun Semarang Tawang menuju ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) yang sekolahannya akan ikut tergusur.

Dengan membawa spanduk tuntutan, mereka yang merupakan mayoritas warga Kebonharjo tersebut ikut terlibat dalam pemasangan berbagai macam spanduk penolakan di beberapa titik lokasi di dalam kampung yang tepat berada dibelakang Stasiun Semarang Tawang itu. Aksi itu dilakukan disaat beberapa petugas dari PT. KAI dan PT Pelindo III sebagai pengelola Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang meninjau lokasi yang mana merupakan pemukiman warga tersebut.

Aksi demo itu merupakan bentuk penolakan buntut dari mapping lahan proyek rel baru yang dinilai mereka secara semena-mena dilakukan oleh petugas PT. KAI pada 23 Maret 2015 lalu. Beberapa petugas tiba-tiba datang dan langsung mencorat-coret jalan serta tembok rumah warga dengan cat merah, tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu.

Saat itu, pihak PT. KAI menurut warga hanya mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan mapping dan pendataan aset tanah tertanggal 18 Maret 2015, ke kelurahan setempat tanpa adanya upaya sosialisasi terlebih dahulu. Dalam surat tersebut, disampaikan bahwa tim penertiban Daop IV PT. KAI akan melakukan maaping atas aset tanah milik PT KAI.

Lahan tempat akan dibangunnya proyek rel Stasiun Tawang Semarang dan Tanjung Emas itu diklaim sebagai lahan milik warga yang berstatus hak milik (SHM) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang.

Saat itu dilakukan sertifikasi massal oleh mantan Wali Kota Semarang Soekawi Sutarip, sebelum Mantan Wali Kota Semarang Soemarmo dan Wali Kota Semarang saat ini Hendrar Prihadi yang akrab dipanggil Hendi. Jika proyek tetap berlanjut, dipastikan ribuan rumah akan tergusur.

Kuasa hukum warga Kebonharjo, Budi Sekoriyanto, mengatakan apa yang dilakukan pihak PT. KAI tersebut merupakan sebuah bentuk arogansi.

"Proyek pembuatan rel tersebut akan sangat merugikan warga. Tidak ada sosialisasi. Sebanyak 3.360 sertifikat SHM atas nama warga sejak 2001 silam. KAI tidak bisa seenaknya melakukan penggusuran," tegasnya.

Budi Sekoriyanto menegaskan bersama warga mereka akan tetap mempertahankan lahan mereka sampai kapanpun. "Kami meminta PT. KAI untuk mengakui keabsahan sertifikat yang dimiliki warga, serta merubah rencana pembutan rel yang akan menerjang rumah warga, sekolah dan tiga mushola itu," imbuhnya.

Selain itu, Budi Sekoriyanto meminta supaya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2001 pasal 20 tentang perubahan pemukiman menjadi transportasi yang ditandatangani Mantan Wali Kota Soemarmo dan Sekda Ahmad Zaenuri pada saat itu dicabut.

"Tuntutan kami juga merubah Perda no 14 tahun 2011, pasal 20 tentang perubahan pemukiman menjadi transportasi terminal peti kemas tipe c seluas 5 hektar yang ditandatangani wali kota saat itu Sumarmo dan Sekda Akhmad Zaenuri karena tanpa melibatkan persetujuan DPRD Kota Semarang," pungkasnya.