Merdeka.com - Rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dikecam banyak pihak lantaran dianggap melemahkan kewenangan lembaga antirasuah tersebut. Salah satunya disuarakan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi.

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menjelaskan, koalisi masyarakat sipil antikorupsi untuk melobi sejumlah partai untuk menolak revisi tersebut.

Dia menjelaskan, partai yang pertama dilobi adalah Partai Demokrat. Demokrat sendiri mengatakan akan mendukung gerakan tolak revisi tersebut.

"Meminta kepada Demokrat untuk menolak revisi Undang-undang KPK ini sekaligus juga tadi ada simbolisasi penyerahan petisi sebanyak 34 ribu itu petisi penolakan KPK dibunuh," kata Emerson saat mendeklarasikan gerakan tolak RUU KPK, di Menteng, Jumat (9/10).

Emerson menegaskan, lobi fraksi di DPR untuk menolak RUU KPK ditujukan kepada semua fraksi di DPR. Termasuk enam partai yang mengusung RUU tersebut.

"Ya semua. Semua partai kita lobi. Kemarin kita juga sudah hubungi PKS, mereka baru bisa kasih tanggapan Kamis," ujarnya.

Emerson menambahkan, selain meminta dukungan kepada partai-partai, pihaknya juga meminta dukungan kepada masyarakat dengan cara membuat petisi di change.org.

"Dalam waktu kurang dari dua hari, petisi ini sudah didukung hampir 34 ribu orang," ujarnya.

Dukungan ini turut dihadiri anggota Partai Demokrat, Amir Syamsudin, Didi Irawadi Syamsudin, Inggrid Kansil, Ichsan Modjo, dan Kastorius Sinaga.

Seperti diketahui, sejumlah fraksi di DPR tetap ngotot melakukan pembahasan usulan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PDIP, PKB, NasDem, Hanura, Golkar dan PPP diketahui sebagai partai yang mengusung revisi tersebut.