Merdeka.com - Aksi besar-besaran menolak Konferensi WTO (World Trade Organization) akan digelar saat pertemuan ini dibuka Presiden SBY, Selasa (2/12). Aksi akan digelar sekitar 1.000 orang dari unsur petani, buruh, mahasiswa, perempuan dan kaum muda dari lebih 30 negara di Lapangan Renon, Denpasar.

"Paket Bali adalah kesepakatan buruk bagi negara berkembang. Kita dipaksa untuk menerima perjanjian yang mengikat di fasilitas perdagangan WTO, sementara subsidi tak diizinkan untuk petani kecil dan rakyat yang lapar,” kata Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) di Denpasar, Senin (2/12).

SPI, kata Henry, tidak mau ikut dalam negosiasi WTO karena pertemuan itu tidak melakukan apapun untuk petani. "Dalam jangka panjang perdagangan bebas berarti kematian untuk petani," imbuh Henry.

Dia menegaskan, unjuk rasa akan berlangsung damai melalui event budaya seperti lagu dan tarian. "Kami mengajak rakyat umum untuk bersolidaritas dan menolak WTO di Bali," ujarnya.

Pengamanan ketat

Polda Bali mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan pelaksanaan Konferensi WTO di Nusa Dua. Fokus pengamanan ditujukan pada sejumlah hal, terutama aksi demo hingga kemungkinan ancaman terorisme.

"Kita dibantu Mabes, Polda Jabar, Jateng dan Jatim," kata Kepala Biro Operasi Polda Bali Kombes Pol Gede Alit Widana di Denpasar, Senin (2/12).

Pengamanan dilakukan mulai dari pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan pintu masuk Bali di pelabuhan Gilimanuk, Jembrana.

Polisi yang berjaga di kedua pelabuhan itu meningkatkan penjagaan dengan melakukan pemeriksaan kepada manusia, barang dan kendaraan bermotor guna mengantisipasi gangguan, termasuk terorisme.

Menurut Widana, sejauh ini tidak ada ancaman keamanan dalam pelaksanaan WTO kecuali aksi demonstrasi yang rencananya digelar di sejumlah lokasi. "Untuk yang boleh berdemonstrasi, hanya yang mendapat ijin dan itu pun di wilayah Denpasar," ujarnya.