Tolak Eksekusi Taman Sriwedari, DPRD Peringatkan PN Solo
Merdeka.com - Rencana eksekusi paksa lahan di Taman Sriwedari, Solo, Jawa Tengah mendapatkan ditentang DPRD setempat. Para wakil rakyat memperingatkan Pengadilan Negeri (PN) Solo agar berhati-hati dalam membuat keputusan. Karena lahan Sriwedari selama ini sudah menjadi milik publik Solo.
Seperti diketahui, penetapan eksekusi pengosongan tertuang dengan No:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 tertanggal 21 Februari 2020 akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
"Saya peringatkan kepada Pengadilan Negeri Solo untuk hati-hati dalam membuat keputusan. Karena apapun Sriwedari bagian dari masyarakat Solo dan Indonesia," ujar Ketua Komisi II DPRD Solo, YF Sukasno, Kamis (5/3).
Menurut Sukasno, DPRD sebagai presentasi masyarakat, pada periode 2009-2014 sudah ada mendukung langkah-langkah Pemkot dalam mempertahankan tanah Sriwedari sebagai aset negara.
"Sekarang ini lahan Taman Sriwedari masuk di neraca aset Pemkot Solo. Itu dibuktikan dengan kepemilikan hak pakai. Jadi PN Solo harus hati-hati dan mendengarkan aspirasi masyarakat luas," tandasnya.
Mantan Ketua DPRD Solo ini mengaku ada beberapa kelompok yang menghubunginya. Mereka memberikan dukungan untuk mempertahankan Sriwedari secara hukum. Menurutnya, tanah Sriwedari sudah menjadi hak pakai Pemkot Solo sehingga harus dipertahankan.
"Saya mengimbau pada paguyuban dan forum budaya di Solo untuk tetap tenang. Tidak perlu risau, saya percaya dengan Pemkot Solo. Mereka pasti bisa mempertahankan tanah Sriwedari," pungkas dia.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang
Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca SelengkapnyaRamai Soal Lahan Prabowo, Publik Justru Sulit Akses Informasi Penguasaan Lahan
Ramai Soal Lahan Prabowo, Publik Justru Sulit Akses Informasi Penguasaan Lahan
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnya15 Prajurit TNI Keroyok Relawan Ganjar-Mahfud Diperiksa Denpom Solo, Dipastikan Tak Ada Korban Meninggal
Dandim mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi manakala ada berita hoaks
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaSaat Lawannya Sibuk Curi Hati Rakyat, Caleg DPRD Blitar Ini Malah Bikin Warga Ngamuk
MU kepergok bersama seorang wanita di sebuah rumah
Baca SelengkapnyaJokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca Selengkapnya