Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tolak Eksekusi Taman Sriwedari, DPRD Peringatkan PN Solo

Tolak Eksekusi Taman Sriwedari, DPRD Peringatkan PN Solo Taman Sriwedari Solo. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Rencana eksekusi paksa lahan di Taman Sriwedari, Solo, Jawa Tengah mendapatkan ditentang DPRD setempat. Para wakil rakyat memperingatkan Pengadilan Negeri (PN) Solo agar berhati-hati dalam membuat keputusan. Karena lahan Sriwedari selama ini sudah menjadi milik publik Solo.

Seperti diketahui, penetapan eksekusi pengosongan tertuang dengan No:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 tertanggal 21 Februari 2020 akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

"Saya peringatkan kepada Pengadilan Negeri Solo untuk hati-hati dalam membuat keputusan. Karena apapun Sriwedari bagian dari masyarakat Solo dan Indonesia," ujar Ketua Komisi II DPRD Solo, YF Sukasno, Kamis (5/3).

Menurut Sukasno, DPRD sebagai presentasi masyarakat, pada periode 2009-2014 sudah ada mendukung langkah-langkah Pemkot dalam mempertahankan tanah Sriwedari sebagai aset negara.

"Sekarang ini lahan Taman Sriwedari masuk di neraca aset Pemkot Solo. Itu dibuktikan dengan kepemilikan hak pakai. Jadi PN Solo harus hati-hati dan mendengarkan aspirasi masyarakat luas," tandasnya.

Mantan Ketua DPRD Solo ini mengaku ada beberapa kelompok yang menghubunginya. Mereka memberikan dukungan untuk mempertahankan Sriwedari secara hukum. Menurutnya, tanah Sriwedari sudah menjadi hak pakai Pemkot Solo sehingga harus dipertahankan.

"Saya mengimbau pada paguyuban dan forum budaya di Solo untuk tetap tenang. Tidak perlu risau, saya percaya dengan Pemkot Solo. Mereka pasti bisa mempertahankan tanah Sriwedari," pungkas dia.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang

Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang

Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya

Baca Selengkapnya
Ramai Soal Lahan Prabowo, Publik Justru Sulit Akses Informasi Penguasaan Lahan

Ramai Soal Lahan Prabowo, Publik Justru Sulit Akses Informasi Penguasaan Lahan

Ramai Soal Lahan Prabowo, Publik Justru Sulit Akses Informasi Penguasaan Lahan

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu

Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
15 Prajurit TNI Keroyok Relawan Ganjar-Mahfud Diperiksa Denpom Solo, Dipastikan Tak Ada Korban Meninggal

15 Prajurit TNI Keroyok Relawan Ganjar-Mahfud Diperiksa Denpom Solo, Dipastikan Tak Ada Korban Meninggal

Dandim mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi manakala ada berita hoaks

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya
Saat Lawannya Sibuk Curi Hati Rakyat, Caleg DPRD Blitar Ini Malah Bikin Warga Ngamuk

Saat Lawannya Sibuk Curi Hati Rakyat, Caleg DPRD Blitar Ini Malah Bikin Warga Ngamuk

MU kepergok bersama seorang wanita di sebuah rumah

Baca Selengkapnya
Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar

Jokowi Klaim Sudah Gelontorkan Dana Desa Rp539 Triliun: Setara 250 Bandara Besar

Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya