Merdeka.com - Merebaknya gerakan mendukung Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)  atau Negara Islam Iraq dan Suriah membuat kekhawatiran sejumlah pihak. Gerakan ISIS itu dinilai membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh sebab itu, sebagai langkah menjaga keutuhan NKRI, TNI akan melakukan manuver pertahanan. Sektor pimpinan daerah dan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam usaha ini.

Sebab disinyalir, rekrutmen anggota ISIS telah merambah wilayah asia, khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura. "Target mereka (ISIS) orang dengan keyakinan dan pendidikan rendah," kata Pangdam IV/Diponegoro, Mayor Jendral Sunindyo, Senin (4/8) di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Bahkan klaim dua juta muslim Indonesia telah bergabung dengan kelompok pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi tersebut didengungkan WNI yang telah bergabung, Abu Muhammad Al-Indonesie.

Abu Muhammad sendiri kini terancam dicabut kewarganegaraannya. Sebab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Amir Syamsuddin, mendukung pencopotan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia yang mendukung kelompok ekstremis ISIS. "Kita harus bekerja keras untuk menjaga keutuhan NKRI," kata Sunindyo.

Sunindyo menuturkan, sektor masyarakat paling rawan menerima bujukan untuk bergabung dengan ekstremis berada pada tataran masyarakat berkeyakinan dan berpendidikan rendah.

"TNI akan mengerahkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk semakin menumbuhkan kebanggaan ber-NKRI dan jalur pendidikan yang kami pilih," ujarnya.

Sunindyo menjelaskan, kerawanan yang diakibatkan pada sektor pendidikan dinilai cukup mengkhawatirkan, salah satu indikatornya masih terdapat masyarakat buta aksara.

"Pada bulan Agustus, target kami usaha pemberantasan buta aksara di seluruh wilayah Jawa Tengah dan DIY. Data yang kami dapatkan sebanyak 183.293 orang buta huruf," ujarnya.

Teknisnya, 1.874 prajurit TNI yang memiliki spesifikasi dalam dunia pengajaran akan diterjunkan dan memberi pengajaran kepada masyarakat setiap Sabtu dan Minggu. Selain dengan dinas pendidikan daerah setempat, TNI juga menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat.

"Termasuk peran pemerintah daerah maupun provinsi juga kami harap peran aktifnya," kata dia, sambil mengaku telah membicarakan niatnya itu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.