Tinggal 18 Hari, Jokowi Larang Menteri Ambil Keputusan Strategis
Merdeka.com - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla akan berakhir pada 20 Oktober 2019. Jokowi melarang jajaran menteri kabinet kerja mengambil keputusan-keputusan strategis jangka panjang.
Hal ini pun berlaku bagi menteri yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt). Larangan ini juga berlaku untuk kebijakan yang sifatnya penting, kecuali mendapat izin dari Jokowi dan JK.
"Sekarang ini enggak bisa karena sudah kita batasin. Sehingga hampir para menteri tidak bisa ambil kebijakan yang berdampak panjang. Kecuali mendapatkan izin dari presiden dan wapres," jelas Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantornya, Jakarta, Rabu (2/10).
"Ya, (termasuk keputusan urgent) enggak boleh," ucapnya.
Menjelang akhir pemerintahannya, Jokowi menunjuk tiga menteri menjadi Plt. Mereka antara lain, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjadi Plt Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditunjuk Plt Menko PMK. Kemudian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi Plt Menkumham.
Pramono mengatakan bahwa para Plt menteri yang ditunjuk hanya sebatas menyelesaikan kebijakan yang belum terselesaikan. Apapun kebijakan yang akan diambil, para menteri harus melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden dalam rapat terbatas.
"Misalnya ketika presiden meminta Menko Perekonomian untuk menyelesaikan berkaitan simplifikasi perizinan," ucapnya.
Menurut dia, para menteri juga diminta untuk fokus menyelesaikan tugas-tugas internal di sisa waktu 18 hari ini. Sehingga, Jokowi melarang para menteri melakukan rotasi jabatan di kementeriannya.
"Maka ditunjuk menteri yang memang menyelesaikan tugas internal dan mereka tidak boleh lakukan rotasi atau pergantian pejabat pada eselon 1, 2, 3," kata Pramono.
Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik Mantan Ajudannya Marsdya Tonny Harjono jadi Kasau Hari Ini
Tonny menggantikan posisi Marsekal Fadjar Prasetyo yang akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Airlangga Bantah Kunjungan Jokowi ke Jateng Strategi TKN Prabowo-Gibran
Airlangga menilai arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024 sudah jelas
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaSoal Dukungan Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang: Bisa Ditanyakan ke Bapak, Pilihannya Siapa
Terkait paslon yang didukung Jokowi di Pilpres 2024, Kaesang meminta agar ditanyakan langsung ke presiden
Baca SelengkapnyaJK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Menteri di Istana, Jokowi Minta Jaga Kondisi Jelang Pemilu 2024
Jokowi meminta pembantunya harus teliti menjaga kondisi dalam negeri.
Baca Selengkapnya