Merdeka.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Judhariksawan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Judhariksawan mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan guna membahas penegakan hukum penyiaran di Indonesia. Menurutnya, Wapres Jusuf Kalla berpesan agar KPI bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

"Bapak wapres memberikan arahan terkait penegakan hukum penyiaran di mana KPI diharapkan bisa menjalin kerjasama dengan penegak hukum untuk menegakkan peraturan penyiaran yang ada baik Undang-Undang dan peraturan terkait," kata Judhariksawan, Kamis (13/11).

Judhariksawan menegaskan, penegakan peraturan penyiaran ini mendesak untuk segera dilakukan lantaran banyak masyarakat mengeluhkan isi tayangan televisi yang dinilai berdampak negatif.

"Banyak sekali penilaian-penilaian yang dikeluhkan dengan masyarakat terkait substansi atau isi siaran dari lembaga siaran yang sedikit banyak bisa ganggu integrasi nasional bahkan bisa membentuk watak karakter bangsa yang kurang baik. KPI diharapkan untuk jangan ragu-ragu semakin tegas untuk menegakkan hukum penyiaran ini," jelasnya.

KPI, lanjut Judhariksawan, melakukan pengawasan terhadap isi siaran. Sinergi dengan aparat hukum sangat diperlukan,

Menurut Judhariksawan, KPI hanya dapat melakukan pengawasan terhadap isi siaran. Sehingga, sinergi dengan aparatur penegak hukum pun sangat diperlukan selain dengan Kementerian terkait yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika perihal pengaturan frekuensi dan izin frekuensi.

"Aparatur penegak hukum seperti kepolisian terkait jika terjadi pelanggaran pidana penyiaran yang ada aturannya dalam UU," imbuh Judhariksawan.

Selama ini, KPI tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana terhadap lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Namun, KPI sebagai lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk menelusuri tindak pidana penyiaran yang selanjutnya dapat diteruskan kepada aparat yang berwenang.

Judhariksawan menjelaskan tidak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh institusi penyiaran dapat dipidanakan. "Ada beberapa kategori pelanggaran. Misalnya isi siaran itu tidak boleh berisi fitnah bohong atau menyesatkan. Salah satu yang ada di Undang-Undang penyiaran. Ancamannya adalah pidana. Itu dipandang sebagai tindak pidana penyiaran," ucapnya.

KPI pun dapat memberikan rekomendasi pencabutan frekuensi siaran kepada kementerian. Ia mencontohkan, KPI telah merekomendasikan kepada Kominfo untuk meninjau dua lembaga siaran.

"Tapi di dalam UU penyiaran ada aturan seperti ini bahwa pencabutan siaran apabila ada putusan pengadilan yang tetap. Nah, mungkin di sana ada prosesnya, apakah pelanggaran bisa sampai pencabutan izin siaran, jawabannya bisa saja," tuturnya.

Sejauh ini, lanjutnya, menurut Undang-Undang, KPI hanya memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif seperti teguran tertulis, pengurangan durasi siaran, dan penghentian siaran.